Elwi Danil, Prof.DR.H. SH, MH

 

Download CURRICULUM VITAE

Biodata :

  • Nama : Prof.DR.H.Elwi Danil, SH, MH
  • NIP :196006251986031003
  • Jenis Kelamin :Laki-laki
  • Tempat/Tanggal Lahir :Ombilin, Simawang, 25 Juni 1960
  • Program Studi/Bagian :Bagian Hukum Pidana
  • Jabatan – Golongan :IV/c
  • Alamat E-mail :dosen[at]fhuk.unand.ac.id
  • Website/Blog/Facebook :http://fhuk.unand.ac.id/dosen
    dosen[at]fhuk.unand.ac.id
  • Telpon :0811669025
  • Alamat Rumah : Jl. DR. M. Hatta Rt.002/RW.004 Binuang Kampung Dalam Pauh Padang

Data Keluarga :

  • Isteri : Yulita Akmal, SH.
  • Anak : 1. Vella Paraditha
    2. Alvin Danil Putra
    3. Irvan Danil Putra

Riwayat Pendidikan :

  • Sekolah Dasar Negeri I Simawang, Tanah Datar, 1971
  • Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Pekanbaru (Riau), 1974.
  • Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Pekanbaru (Riau), 1977
  • Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 1985 Magister
    Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
  • Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, 2001

Riwayat Pekerjaan/Jabatan –

Keterangan lainnya

MATA KULIAH YANG DIAMPU

  • Pengantar Hukum Indonesia
  • Hukum Pidana
  • Hukum Penitensier
  • Hukum Pidana Korupsi;
  • Hukum Pidana Internasional;
  • Perbandingan Hukum Pidana;
  • Metode Penelitian Hukum;
  • Filsafat Hukum;
  • Hukum dan Sistem Peradilan Pidana (S2)
  • Teori Hukum (S2)
  • Kapita Selekta Hukum Pidana (S2)
  • Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana (S2)
  • Hukum Pidana Adat (S2)
  • Penemuan Hukum (S2)

PUBLIKASI ILMIAH :

  • Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi, dalam Jurnal Hukum Pidana dan
    Kriminologi Delicti, Vol. 4 No. 1 tahun 2005. ISSN. 1693-4350
  • Kejahatan di Bidang Perbankan, dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti,
    Vol. 1 No. 3, Agustus 2004 – Maret 2005.
  • Perkara Suap dalam Tindak Pidana Korupsi, makalah disampaikan dalam Pelatihan
    Penanganan Korupsi untuk Aparat Penegak Hukum dan Auditor, diselenggarakan atas
    kerjasama Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas dengan Partnership
    for Governance Reform dan European Commission, di Padang, 23 September 2005.
  • Melawan Hukum Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, makalah disampaikan dalam
    Semiloka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa,
    diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Kejaksaan
    Tinggi Sumatera Barat dan KADIN Kota Padang, Padang, 1 Juni 2005.
  • Kuliah Terampil Mandiri sebagai Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum
    Universitas Andalas, makalah disampaikan dalam Lokakarya Pengelolalan Magang,
    Praktek Kerja dan Kuliah Kerja, diselenggarakan oleh Universitas Andalas, Padang
    Maret 2005.
  • Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam KUHAP, dalam
    Jurnal Clavia, Vol. 5, No. 2, Juli 2004.
  • Segi-segi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi, dalam Jurnal
    Hukum Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Vol. 1 No. 2, Desember 2003 – Juni
    2004.
  • Urgensi Keberadaan Laboratorium Hukum (Sebuah Catatan Diskusi), makalah
    disampaikan dalam Lokakarya Laboratorium Hukum, diselenggarakan oleh Fakultas
    Hukum Universitas Andalas, Padang 2 Agustus 2004.
  • Korupsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Strategi Pemberantasannya, dalam
    Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti Vol. 1 No. 1 tahun 2003, ISSN . 1693 –
    4350.
  • Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, makalah disampaikan dalam
    Seminar Sehari tentang Tantangan Penegakan Hukum di Era Reformasi,
    Diselenggarakan Oleh Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru, 10 Mei 2003.
  • Penegakan Hukum di Indonesia : Masalah dan Solusi Pemecahannya, makalah
    disampaikan dalam Ceramah pada Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan VIII,
    diselenggarakan oleh LAN, Bukittinggi, 10 April 2003.
  • Analisis Putusan â€oeJudicial Review†atas Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun
    2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, makalah disampaikan dalam Diskusi
    Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung, Analisis Putusan Judicial Review Atas PP No
    110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Partnership for Governance
    Reform in Indonesia dan FH.Unand, Padang 28 Pebruari – 1 Maret 2003;
  • Konsep Efektif Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,makalahDisampaikan
    pada Seminar Bulanan dalam rangka Program Semi Que Bagian Hukum Pidana
    Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 19 April 2003
  • Pemahaman Konseptual tentang Makna Korupsi, makalah disiapkan sebagai bahan
    diskusi lepas pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2003.
  • Korupsi dan Otonomi Daerah, makalah disampaikan sebagai â€oematerial courseâ€
    dalam Acara Pembekalan Hukum tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak
    Pidana Korupsi bagi Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Padang,
    Padang, 24 Oktober 2003
  • Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana, makalah disampaikan pada Diskusi Panel
    tentang Peran dan Tanggung Jawab Pers terhadap Pornografi dalam Media Massa,
    diselenggarakan oleh DPD Himpunan Wartawan Muslim Indonesia Sumatera Barat,
    Padang, 16 Juli 2002
  • Catatan Diskusi tentang Legal Memorandum Sebagai Tulisan Ilmiah Mahasiswa,
    makalah Disampaikan pada Lokakarya Pembimbingan Penulisan Skripsi Mahasiswa
    Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 15 Juli 2002
  • Formulasi Teoritis tentang Urgensi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Catatan tentang
    Sistem Peradilan Pidana Terpadu), Pokok-pokok Pikiran disampaikan dalam Workshop
    Membangun Sistem Koordinasi dan Optimalisasi Penegakan Hukum yang Ideal,
    Partnership for Governance Reform in Indonesia dan FH.Unand, Padang 2002
  • Peran Partai GOLKAR dalam Penegakan Hukum dan Advokasi Hak-hak Masyarakat,
    makalah disampaikan dalam Forum Pendidikan dan Latihan Instruktur Kader Partai
    GOLKAR Propinsi Sumatera Barat, Padang 13 Mei 2002.
  • Re-Orientasi Kurikulum Fakultas Hukum, makalah disampaikan dalam Workshop
    Kurikulum (Khusus Bagian Hukum Pidana) Fakultas Hukum Universitas
    Andalas, Padang 5-6 Juli 2002.
  • Perkembangan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia, makalah
    disampaikan dalam Penataran Dosen Bidang Ilmu Hukum Kopertis Wilayah X, Padang,
    31 Agustus 2002.
  • Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek Perbankan, makalah disampaikan dalam Seminar
    Nasional tentang Kejahatan Perbankan, Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek
    Perbankan, FH.Univ. Lampung, Bandarlampung, 23 Mei 2002
  • Efektivikasi UU Nomor 31 tahun 1999 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
    makalah disampaikan dalam Lokakarya Strategi Pemberantasan Korupsi, Efektivikasi
    UU No 31 tahun 1999 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerjasama ICW
    dan BAKO, Padang, 10 Juni 2002
  • Catatan Singkat Implikasi Otonomi Daerah di Sumatera Barat, makalah disampaikan
    dalam Seminar Sehari tentang Pergeseran Nilai dalam Masyarakat Minangkabau,
    diselenggarakan oleh Pemda Sumatera Barat, Jakarta, 28 September 2002;
  • Ketidakberdayaan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makalah
    disampaikan dalam Lokakarya Regional Anti KKN Wilayah Sumatera,
    Ketidakberdayaan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
    Diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia dan Forum
    Rektor, Medan 13-14 Maret 2002;
  • Masalah Penegakan Hukum Pidana, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel
    Peringatan 50 tahun Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2001.
  • Kemungkinan Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Korupsi, tulisan
    khusus dipersiapkan untuk disampaikan pada Komisi Hukum Nasional, 2001.
  • Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Analisis
    Perbandingan UU No. 3 tahun 1971 dan UU No. 31 tahun 1999, makalah disampaikan
    dalam Penataran Dosen Fakultas Hukum PTS, Kopertis Wilayah X di Padang, 1999.
  • Optimalisasi Penegakan Hukum: Suatu Alternatif Pemecahan Masalah Korupsi,
    Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional BKS.PTN Wilayah Barat di Universitas
    Tanjung Pura, Pontianak, 1999.
  • Peranan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan
  • Indonesia dan Amerika Serikat, dalam Jurnal Yustisia Nomor 5 tahun IV, 1997;
  • Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Mengalami Perubahan, Fakultas Hukum
    Universitas Andalas, Padang 1996.
  • Penanggulangan Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum, Fakultas Hukum Universitas
    Andalas, Padang 1996.
  • Penangguhan Penahanan dan Esesnya terhadap Asas â€oeEquality Before the Law†,
    Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 1996.
  • Suatu Dilema Penemuan Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Fakultas
    Hukum Universitas Andalas, Padang 1996.
  • Dualisme Pemikiran tentang Sifat Universalitas HAM, Fakultas Hukum Universitas
    Andalas,Padang 1996.
  • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dilihat dari Perspektif Bahasa Hukum,
    Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 1996
  • Pandangan Filosofis tentang Sistem Peradilan Pidana, dalam Jurnal Yustisia Nomor 4
    tahun III, 1996.

PENELITIAN :

  • Studi tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana sebagai Suatu Sarana dalam
    Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang
    2002.
  • Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Disertasi
    Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
  • Pengaruh Praperadilan Terhadap Praktek Penyidikan di Kotamadya
  • Padang, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang 1993
  • Pengimplementasian Prinsip Koordinasi Fungsional dalam Bidang Penyidikan di
    Kotamadya Padang, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang 1991
  • Sistem Pembuktian Terbalik dan Penerapannya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,
    Thesis Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1991
  • Esensi dan Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional,
    Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 1988
dosen[at]fhuk.unand.ac.id
0811669025
Jl. DR. M. Hatta Rt.002/RW.004 Binuang Kampung Dalam Pauh Padang