Profil Dosen
Nama
Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Jenis Kelamin
Perempuan
Status
PNS
Jabatan
Lektor Kepala
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
IV/a - Pembina
Pendidikan
#JenjangGelarNamaJurusanTahun Lulus
1S1S.H.Universitas AndalasIlmu Hukum1998
2S2M.HumUniversitas Sumatera UtaraIlmu Hukum2004
3S3Dr.Universitas AndalasIlmu Hukum2022
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Pemulihan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Sumatera Barat2021Soshum
2Penanggulangan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara2020Sosial Humaniora
3Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2019Humaniora
4Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat2019Law, Justice, And Law Enforcement
5Pengaturan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kebijakan Pertambangan Mineral Dan Batubara2019Policy And Political Sciences
6Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Pertambangan Di Sumatera Barat2018Policy And Political Sciences
7Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Kegiatan Pertambangan Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat2017Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil)
8Pola Pengelolaan Sumberdaya Air Dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Pembatalan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air Oleh Mahkamah Konstitusi2016Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Desk Study Dalam Negeri
9Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Sumatera Barat2014
10Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2014Sosial Dan Humaniora
11Pengelolaan Pertambangan Rakyat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat2013
12Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2013Sosial Dan Humaniora
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Implikasi Berlakunya Uu No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Keuangan Daerah2022PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
No results found.
Publikasi Scopus
#JudulNama JurnalVolumeHalamanTanggal Publikasi
No results found.
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1カテゴリを取得 できませんでしたNSW 8 (42), 56, 20240
2Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera BaratUNES Law Review 6 (3), 9148-9171, 20241
3Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pertambahan Pendapatan NegaraUniversitas Andalas, 20231
4Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemajuan Kearifan Lokal Bidang Kebudayaan Di Kabupaten Padang PariamanUNES Law Review 5 (3), 653-662, 20232
5Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Di Nagari Padang Gantiang Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan Periode 2021-2027Universitas Andalas, 20230
6Pengaturan Terhadap Pemanfaatan Jasa Karbon Sebagai Upaya Perlindungan Hutan Di IndonesiaUniversitas Andalas, 20231
7Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera BaratUNES Journal of Swara Justisia 6 (4), 444-461, 20239
8Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Padang Kelas IaUnes Journal Of Swara Justisia 7 (2), 557-574, 20235
9Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Terhadap Tindakan Pemalsuan Data Pada Akta Jual Beli Oleh PenghadapUNES Law Review 6 (1), 306-315, 20231
10Peranan Ppat Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Di Kota Sungai PenuhUNES Law Review 6 (1), 279-296, 20230
11Pendaftaran Akta Wasiat Ke Pusat Daftar Wasiat Oleh Notaris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 2017-2032, 20230
12Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Dalam Kaitannya Dengan Validasi Pajak Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten PelalawanUNES Law Review 6 (1), 1745-1759, 20231
13Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-undang Perkawinan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama SolokUNES Law Review 6 (1), 1469-1478, 20230
14Recognition And Determination Of Customary Forests By Indigenous Peoples In The West Sumatra ProvinceEkasakti Journal of Law and Justice 1 (1), 46-65, 20230
15Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Sudah Lewat Waktu Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 3638-3653, 20230
16Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang Yang Belum Berwawasan Lingkungan (studi Kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)UNES Law Review 6 (2), 6407-6420, 20230
17The Use Of Audiovisual Media In Learning And Its Impact On Learning Outcomes Of Islamic Cultural History At Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasaman (cek Similarity)Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 202231
18Pengaturan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Mewujudkan Pembangunan BerkelanjutanUNIVERSITAS ANDALAS, 20220
19Pemberian Perizinan Usaha Pertashop Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Tebo …Universitas Andalas, 20220
20Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan BerkelanjutanRefleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 7 (1), 19-36, 20226
21Pelayanan Administrasi Berbasis Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Masa Pandemi Covid-19Universitas Andalas, 20220
22Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Samsat Pemerintah Provinsi Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20220
23Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Kota Padang PanjangUniversitas Andalas, 20220
24Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Dalam Pemeliharaan Jalan Di Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran GumantiUniversitas Andalas, 20220
25Pengawasan Jaminan Produk Halal Oleh Pengawas Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Prodvinsi Sumatera Barat Pada Pelaku Usaha Makanan Di Kota PadangUniversitas Andalas, 20220
26Implementation Of Sustainable Development Principles In Mineral And Coal Mining PolicyLinguistics and Culture Review, 268-276, 20219
27Implementation Of Sustainable Development Principles In Mineral And Coal Mining Policy. Linguistics And Culture Review, 5 (s3), 268-276-4
28Pelaporan Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Yang Mendapatkan Penghasilan Dari Aplikasi YoutubeUniversitas Andalas, 20210
29Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten PelalawanUniversitas Andalas, 20210
30Penertiban Penggunaan Jaring Angkat Dan/atau Bagan Di Perairan Danau SingkarakUniversitas Andalas, 20210
31Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pada Kawasan Pasar Atas Kota BukittinggiUniversitas Andalas, 20210
32Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Akibat Kerusakan Lingkungan Di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Padang Karambia Payakumbuh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20210
33Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Di Perbatasan Bengkong Sadai Dan Bengkong LautUniversitas Andalas, 20210
34Pengawasan Terhadap Penanggulangan Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (pltu) Ombilin Oleh Pemerintah Daerah Kota SawahluntoUniversitas Andalas, 20210
35Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Keramba Jaring Apung Di Danau ManinjauUniversitas Andalas, 20210
36Penanggulangan Pencemaran Akibat Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ombilin, Desa Sijantang, Kota SawahluntoUniversitas Andalas, 20200
37Penerapan Aplikasi Paga Nagari Dalam Pelayanan Publik Di Kepolisian Resor Solok KotaUniversitas Andalas, 20200
38Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Pertambangan Emas Di Kabupaten Kuantan SingingiUniversitas Andalas, 20200
39Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Bagi Pengemudi Sepeda Motor Berbasis Aplikasi (ojek Online) Di Kota Padang (studi Kasus Pada Pt. Gojek Indonesia Di Kota Padang)Universitas Andalas, 20200
40Pawn Execution To Pt Pegadaian Against Collateral Object Which Does Not Belong To The PawnerInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6 (3 …, 20192
41Pengelolaan Usaha Air Minum Nagari Di Jorong Tanjuang Batuang Sebagai Aset Nagari Oleh Pemerintah Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten AgamUniversitas Andalas, 20190
42Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (ukm) Di Kota SolokUniversitas Andalas, 20190
43Implementation Of Income Tax Collection On Sale And Purchase Of Land And/or Buildings In Padang CityInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6 (3 …, 20190
44Transferring Rights In Freehold Estate Through Inheritance Based On A Certificate Of Heirs In Padang Utara District Of Padang CityInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 6 (3 …, 20192
45Peran Badan Permusyawaratan Desa (bpd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Bendung Air Timur Kecamatan Kayu AroUNES Journal of Swara Justisia 1 (1), 30-42, 20190
46Penegakan Hukum Administratif Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pada Rumah Potong Hewan Di Kelurahan Silaiang Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang PanjangUniversitas Andalas, 20190
47Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Yang Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (ukl-upl) Di Kabupaten Pasaman BaratUniversitas Andalas, 20190
48Penertiban Organ Tunggal Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pesisir SelatanUniversitas Andalas, 20190
49Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kota DumaiUniversitas Andalas, 20190
50Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Gubernur Sumatera Barat Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 2/p/fp/2017/ptun. Pdg Tahun 2017Universitas Andalas, 20190
51Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Kesehatan Terkait Ketersediaan Kamar Rawat Inap Pasien Bpjs Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M …Universitas Andalas, 20190
52Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Terumbu Karang Di Pulau Ujung Sebagai Objek Pariwisata Pulau-pulau Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20190
53Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pngelolaan Lingkungan Di Kawasan Wisata Bahari MandehUniversitas Andalas, 20190
54Perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera BaratUniversitas Andalas, 20190
55Pengawasan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten SolokUniversitas Andalas, 20190
56Pelatihan Penyusunan Peraturan Nagari Di Nagari Sungai Buluh Timur Kecamatan Batang AnaiWarta Pengabdian Andalas 25 (1), 55-61, 20181
57Pengawasan Terhadap Biro Perjalanan Haji Khusus Dan Umrah Oleh Kementerian Agama Kota PayakumbuhUniversitas Andalas, 20180
58Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Nagari Di Kecamatan X Koto SingkarakUniversitas Andalas, 20180
59Kewenangan Pemberian Izin Terhadap Kegiatan Usaha Toko Rokok Elektrik (vape House) Sebagai Bagian Dari Usaha Mikro Di Kota PadangUniversitas Andalas, 20180
60Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Rekomendasi Penerbitan Paspor Haji Dan Umrah Di Bagian Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama Kota PadangUniversitas Andalas, 20180
61Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota PadangUniversitas Andalas, 20180
62Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Sewa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Di Kota PadangUniversitas Andalas, 20180
63Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gor H. Agus SalimUniversitas Andalas, 20180
64Implementasi Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Menanggulangi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran HutanUniversitas Andalas, 20180
65Pembuktian Kasus Malpraktek Di IndonesiaLEX Publica: Jurnal Ilmu Hukum Forum Pimpinan Pendidikan Tinggi Hukum …, 20173
66Penertiban Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi BengkuluUniversitas Andalas, 20170
67Pengelolaan Taman Marga Satwa Dan Budaya Kinantan Bukittinggi Sebagai Upaya Pelestarian SatwaUniversitas Andalas, 20170
68Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (pbb-p2) Di Kota PayakumbuhUniversitas Andalas, 20170
69Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RasidinUniversitas Andalas, 20171
70Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Nagari Koto Tuo Kabupaten Lima Puluh KotaUniversitas Andalas, 20170
71Pemungutan Pajak Air Tanah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri HilirUniversitas Andalas, 20171
72Peran Badan Permusyawaratan Desa (bpd) Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Bendung Air Timur Kecamatan Kayu AroUnes Journal of Swara Justisia 1 (1), 30-42, 20170
73Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota BatamJurnal Ekonomi Maritim Indonesia (JEMI) 2 (media on line), 10
74Pengelolaan Pertambangan Rakyat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatera BaratJurnal nanggroe 3 (3), 20160
75Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pada Hutan Nagari Di Jorong Simancuang Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok SelatanPENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT PADA HUTAN NAGARI DI JORONG SIMANCUANG …, 20164
76Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Yang Dijadikan Sebagai Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Di Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten AgamANDALAS UNIVERSITY, 20160
77Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berdagang Di Lokasi Yang Dilarang Di Kota Padang Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 190 Tahun 2014Andalas University, 20160
78Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai PenuhPENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET DAERAH KOTA SUNGAI …, 20160
79Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama PadangUniversitas Andalas, 20164
80Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Aia Pacah Sebagai Kawasan Perkantoran Daerah Kota PadangUniversitas Andalas, 20160
81Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia[10] JURNAL ILMU HUKUM YUSTISIA: UNIVERSITAS ANDALAS 19 (2)0
82Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)Masalah-Masalah Hukum 41 (3), 407-415, 201210
83Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)Masalah-Masalah Hukum 41 (3), 407-415, 201014
84Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi DaerahJurnal Ilmu Hukum Riau 1 (02), 90740
85Sosialisasi Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri-0
86Sosialisasi Uu No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tki Di Luar Negeri-0
87Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi DaerahJurnal Ilmu Hukum Riau 1 (02), 9074, 00
88Pelatihan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (haki) Pada Masyarakat Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan-0
89Syofiarti, Dan Titin Fatimah, 2009Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan …, 03
90Syofiarti.(2010).“Pola Penyelesaian Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat …, 02
91Syofiarti, 2012,“Pola Penyelesaian Sengketa Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs …, 02
92Pengawasan Terhadap Pencemaran Udara Akibat Limbah Asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (pltu) Ombilin Oleh Pemerintah Daerah Kota SawahluntoUNES Law Review 6 (4), 12225-12239, 20240
93Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Sebagai Ketahanan Pangan NasionalSuloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 12 (2), 273-298, 20240
94Pembuktian Kasus Malpraktek Di IndonesiaLex Publica 2 (1), 239-254, 20156
95Penertiban Pertanian Pada Kawasan Hutan Dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat (desa Giri Mulyo Provinsi Jambi)Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7 (4 …, 20250
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
No results found.
Riwayat Mengajar
#SemesterMatakuliahKelasSKSFakultasProgram Studi
1Genap 2024Hukum PajakMKn Reguler Ganjil 20242HUKUMKenotariatan
2Genap 2024Hukum Lingkungan dan Konservasi AlamMH HTN/HAN Reguler Genap 20232HUKUMIlmu Hukum
3Genap 2024HUKUM PERTAMBANGAN3.2 (W8)2HUKUMHukum
4Genap 2024HUKUM LINGKUNGAN2.8 (S8)2HUKUMHukum
5Genap 2024HUKUM LINGKUNGAN2.7 (S8)2HUKUMHukum
6Genap 2024HUKUM LINGKUNGAN2.6 (S8)2HUKUMHukum
7Genap 2024HUKUM LINGKUNGAN2.5 (S8)2HUKUMHukum
8Genap 2024HUKUM LINGKUNGAN2.4 (S8)2HUKUMHukum
9Genap 2024HUKUM LINGKUNGAN2.10 (S8)2HUKUMHukum
10Genap 2024HUKUM LINGKUNGAN2.1 (S8)2HUKUMHukum
11Genap 2024HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.0 (W8)2HUKUMHukum
12Genap 2024HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.6 (S78)3HUKUMHukum
13Ganjil 2024Hukum PajakMKn Reguler Genap 20232HUKUMKenotariatan
14Ganjil 2024Hukum Lingkungan dan Konservasi AlamMH HTN/HAN Reguler Ganjil 2023 2HUKUMIlmu Hukum
15Ganjil 2024Hukum Lingkungan dan Konservasi AlamMH HTN/HAN Mandiri Ganjil 2023 2HUKUMIlmu Hukum
16Ganjil 2024HUKUM PAJAK3.52HUKUMHukum
17Ganjil 2024HUKUM PAJAK3.142HUKUMHukum
18Ganjil 2024HUKUM PAJAK3.122HUKUMHukum
19Ganjil 2024HUKUM AGRARIA2.5 (S8)2HUKUMHukum
20Genap 2023Hukum PajakMKN Reguler Ganjil 2023 Semester II2HUKUMKenotariatan
21Genap 2023Hukum Lingkungan dan Konservasi AlamMIH HTN/HAN Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
22Genap 2023HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W8)2HUKUMHukum
23Genap 2023HUKUM LINGKUNGAN2.9 (S8)2HUKUMHukum
24Genap 2023HUKUM LINGKUNGAN2.6 (S8)2HUKUMHukum
25Genap 2023HUKUM LINGKUNGAN2.4 (S8)2HUKUMHukum
26Genap 2023HUKUM LINGKUNGAN2.11 (S8)2HUKUMHukum
27Genap 2023HUKUM LINGKUNGAN2.1 (S8)2HUKUMHukum
28Genap 2023HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.0 (W8)2HUKUMHukum
29Genap 2023HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.5 (S78)3HUKUMHukum
30Ganjil 2023Hukum PajakMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
31Ganjil 2023Hukum Lingkungan dan Konservasi AlamMIH HTN/HAN Mandiri Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
32Ganjil 2023HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
33Ganjil 2023HUKUM PAJAK3.132HUKUMHukum
34Ganjil 2023HUKUM PAJAK3.112HUKUMHukum
35Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.4 (S8)2HUKUMHukum
36Genap 2022Hukum PajakMKn Reguler Ganjil 20222HUKUMKenotariatan
37Genap 2022Hukum Lingkungan dan Konservasi AlamMIH HTN/HAN Genap 20212HUKUMIlmu Hukum
38Genap 2022HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (WPK-8)2HUKUMHukum
39Genap 2022HUKUM LINGKUNGAN2.9 (S8)2HUKUMHukum
40Genap 2022HUKUM LINGKUNGAN2.7 (S8)2HUKUMHukum
41Genap 2022HUKUM LINGKUNGAN2.5 (S8)2HUKUMHukum
42Genap 2022HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
43Genap 2022HUKUM LINGKUNGAN2.10 (S8)2HUKUMHukum
44Genap 2022HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.2 (WPK-8)2HUKUMHukum
45Genap 2022HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.6 (S78)3HUKUMHukum
46Ganjil 2022Hukum Lingkungan dan Konservasi AlamMIH Mandiri HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
47Ganjil 2022HUKUM PAJAK3.72HUKUMHukum
48Ganjil 2022HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
49Ganjil 2022HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
50Ganjil 2022HUKUM PAJAK3.112HUKUMHukum
51Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
52Genap 2021HUKUM PERTAMBANGAN3.2 (WPK-8)2HUKUMHukum
53Genap 2021HUKUM PAJAK3.92HUKUMHukum
54Genap 2021HUKUM PAJAK3.72HUKUMHukum
55Genap 2021HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
56Genap 2021HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
57Genap 2021HUKUM PAJAK3.112HUKUMHukum
58Genap 2021HUKUM LINGKUNGAN2.9 (S8)2HUKUMHukum
59Genap 2021HUKUM LINGKUNGAN2.8 (S8)2HUKUMHukum
60Genap 2021HUKUM LINGKUNGAN2.6 (S8)2HUKUMHukum
61Genap 2021HUKUM LINGKUNGAN2.4 (S8)2HUKUMHukum
62Genap 2021HUKUM LINGKUNGAN2.11 (S8)2HUKUMHukum
63Genap 2021HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1 (S78)3HUKUMHukum
64Ganjil 2021HUKUM PAJAK3.72HUKUMHukum
65Ganjil 2021HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
66Ganjil 2021HUKUM PAJAK3.142HUKUMHukum
67Ganjil 2021HUKUM PAJAK3.132HUKUMHukum
68Ganjil 2021HUKUM PAJAK3.112HUKUMHukum
69Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.4 (S8)2HUKUMHukum
70Genap 2020HUKUM PERTAMBANGAN3.2 (W8)2HUKUMHukum
71Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.9 (S8)2HUKUMHukum
72Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.8 (S8)2HUKUMHukum
73Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.6 (S8)2HUKUMHukum
74Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.4 (S8)2HUKUMHukum
75Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.11 (S8)2HUKUMHukum
76Genap 2020HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.9 (S78)3HUKUMHukum
77Ganjil 2020HUKUM PAJAK3.82HUKUMHukum
78Ganjil 2020HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
79Ganjil 2020HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
80Ganjil 2020HUKUM PAJAK3.132HUKUMHukum
81Ganjil 2020HUKUM PAJAK3.102HUKUMHukum
82Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.13 (S1378)2HUKUMHukum
83Genap 2019HUKUM PERTAMBANGAN3.2 (W8)2HUKUMHukum
84Genap 2019HUKUM LINGKUNGAN2.9 (S8)2HUKUMHukum
85Genap 2019HUKUM LINGKUNGAN2.8 (S8)2HUKUMHukum
86Genap 2019HUKUM LINGKUNGAN2.6 (S8)2HUKUMHukum
87Genap 2019HUKUM LINGKUNGAN2.4 (S8)2HUKUMHukum
88Genap 2019HUKUM LINGKUNGAN2.11 (S8)2HUKUMHukum
89Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.9 (S78)3HUKUMHukum
90Ganjil 2019PANCASILA4.83HUKUMHukum
91Ganjil 2019PANCASILA4.123HUKUMHukum
92Ganjil 2019HUKUM PAJAK3.82HUKUMHukum
93Ganjil 2019HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
94Ganjil 2019HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
95Ganjil 2019HUKUM PAJAK3.102HUKUMHukum
96Genap 2018HUKUM PERTAMBANGAN3.2 (W8)2HUKUMHukum
97Genap 2018HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 (S78)2HUKUMHukum
98Genap 2018HUKUM LINGKUNGAN2.8 (S8)2HUKUMHukum
99Genap 2018HUKUM LINGKUNGAN2.7 (S8)2HUKUMHukum
100Genap 2018HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S8)2HUKUMHukum
101Genap 2018HUKUM LINGKUNGAN2.10 (S8)2HUKUMHukum
102Genap 2018HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.12 (S78)3HUKUMHukum
103Ganjil 2018PANCASILA4.83HUKUMHukum
104Ganjil 2018HUKUM PAJAK3.82HUKUMHukum
105Ganjil 2018HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
106Ganjil 2018HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
107Genap 2017Hukum PajakMKN Mandiri B2HUKUMKenotariatan
108Genap 2017HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W8)2HUKUMHukum
109Genap 2017HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 (S78)2HUKUMHukum
110Genap 2017HUKUM LINGKUNGAN2.8 (S8)2HUKUMHukum
111Genap 2017HUKUM LINGKUNGAN2.7 (S8)2HUKUMHukum
112Genap 2017HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S8)2HUKUMHukum
113Genap 2017HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.8 (S78)3HUKUMHukum
114Ganjil 2017PANCASILA4.83HUKUMHukum
115Ganjil 2017HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
116Ganjil 2017HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
117Genap 2016Hukum PajakMKN Reguler2HUKUMKenotariatan
118Genap 2016Hukum PajakMKN Pilihan B2HUKUMKenotariatan
119Genap 2016HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W9)2HUKUMHukum
120Genap 2016HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4 (S89)2HUKUMHukum
121Genap 2016HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 (S89)2HUKUMHukum
122Genap 2016HUKUM KEUANGAN DAERAH3.1 (P89)2HUKUMHukum
123Genap 2016HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.2 (W9)2HUKUMHukum
124Genap 2016HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.1 (W9)2HUKUMHukum
125Genap 2016HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S89)3HUKUMHukum
126Ganjil 2016PANCASILA4.83HUKUMHukum
127Ganjil 2016HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
128Ganjil 2016HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
129Ganjil 2016HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S9)2HUKUMHukum
130Ganjil 2016HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S9)2HUKUMHukum
131Genap 2015Hukum PajakMKN Reguler2HUKUMKenotariatan
132Genap 2015HUKUM PERTAMBANGAN3.2 (W9)2HUKUMHukum
133Genap 2015HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W9)2HUKUMHukum
134Genap 2015HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 (S89)2HUKUMHukum
135Genap 2015HUKUM KEUANGAN DAERAH3.2 (P89)2HUKUMHukum
136Genap 2015HUKUM KEUANGAN DAERAH3.1 (P89)2HUKUMHukum
137Genap 2015HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.0 (W9)2HUKUMHukum
138Genap 2015HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.2 (S89)3HUKUMHukum
139Ganjil 2015PANCASILA4.43HUKUMHukum
140Ganjil 2015HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
141Ganjil 2015HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
142Ganjil 2015HUKUM LINGKUNGAN2.8 (S9)2HUKUMHukum
143Ganjil 2015HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S9)2HUKUMHukum
144Genap 2014Hukum PajakMKN Reguler2HUKUMKenotariatan
145Genap 2014Hukum PajakMKN Mandiri A2HUKUMKenotariatan
146Genap 2014HUKUM PERTAMBANGAN3.2RM (W9)2HUKUMHukum
147Genap 2014HUKUM PERTAMBANGAN3.2 (W9)2HUKUMHukum
148Genap 2014HUKUM PERTAMBANGAN3.1 (W9)2HUKUMHukum
149Genap 2014HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8(S89)2HUKUMHukum
150Genap 2014HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2(S89)2HUKUMHukum
151Genap 2014HUKUM KEUANGAN DAERAH3.2RM (P89)2HUKUMHukum
152Genap 2014HUKUM KEUANGAN DAERAH3.2 (P89)2HUKUMHukum
153Genap 2014HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.0RM (W9)2HUKUMHukum
154Genap 2014HUKUM KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN3.0 (W9)2HUKUMHukum
155Genap 2014HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3(S89)3HUKUMHukum
156Ganjil 2014HUKUM PAJAK3.8RM2HUKUMHukum
157Ganjil 2014HUKUM PAJAK3.82HUKUMHukum
158Ganjil 2014HUKUM PAJAK3.4RM2HUKUMHukum
159Ganjil 2014HUKUM PAJAK3.42HUKUMHukum
160Ganjil 2014HUKUM PAJAK3.3RM2HUKUMHukum
161Ganjil 2014HUKUM PAJAK3.32HUKUMHukum
162Ganjil 2014HUKUM LINGKUNGAN2.7RM (S9)2HUKUMHukum
163Ganjil 2014HUKUM LINGKUNGAN2.7(S9)2HUKUMHukum
164Ganjil 2014HUKUM LINGKUNGAN2.3RM (S9)2HUKUMHukum
165Ganjil 2014HUKUM LINGKUNGAN2.3(S9)2HUKUMHukum
166Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8RM (S68)2HUKUMHukum
167Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8(S68)2HUKUMHukum
168Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4RM (S68)2HUKUMHukum
169Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4(S68)2HUKUMHukum
170Genap 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2RM Ulang(W8)2HUKUMHukum
171Genap 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2 Ulang(W8)2HUKUMHukum
172Genap 2013HUKUM KEUANGAN DAERAH3.2RM (P8)2HUKUMHukum
173Genap 2013HUKUM KEUANGAN DAERAH3.2 (P8)2HUKUMHukum
174Genap 2013HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7(S8)3HUKUMHukum
175Ganjil 2013HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.8RM (S8)2HUKUMHukum
176Ganjil 2013HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.8(S8)2HUKUMHukum
177Ganjil 2013HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.4RM (S8)2HUKUMHukum
178Ganjil 2013HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.4(S8)2HUKUMHukum
179Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.6RM2HUKUMHukum
180Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
181Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.2RM2HUKUMHukum
182Ganjil 2013HUKUM PAJAK3.22HUKUMHukum
183Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.7RM (S9)2HUKUMHukum
184Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.7(S9)2HUKUMHukum
185Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.6RM (S9)2HUKUMHukum
186Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.6(S9)2HUKUMHukum
187Genap 2012Hukum PajakMANDIRI-B2PascasarjanaMagister Kenotariatan
188Genap 2012Hukum PajakMANDIRI-A2PascasarjanaMagister Kenotariatan
189Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8RM (S68)2HUKUMHukum
190Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S68)2HUKUMHukum
191Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4RM (S68)2HUKUMHukum
192Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4 (S68)2HUKUMHukum
193Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.7RM (S8)2HUKUMHukum
194Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.7 (S8)2HUKUMHukum
195Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.6RM (S8)2HUKUMHukum
196Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.6 (S8)2HUKUMHukum
197Genap 2012HUKUM KEUANGAN DAERAH3.2RM (P8)2HUKUMHukum
198Genap 2012HUKUM KEUANGAN DAERAH3.2 (P8)2HUKUMHukum
199Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7RM (S8)3HUKUMHukum
200Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7 (S8)3HUKUMHukum
201Ganjil 2012HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.8RM(S8)2HUKUMHukum
202Ganjil 2012HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.8(S8)2HUKUMHukum
203Ganjil 2012HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.4RM(S8)2HUKUMHukum
204Ganjil 2012HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.4(S8)2HUKUMHukum
205Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.6RM2HUKUMHukum
206Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.62HUKUMHukum
207Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.2RM2HUKUMHukum
208Ganjil 2012HUKUM PAJAK3.22HUKUMHukum
209Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.7RM (S68)2HUKUMHukum
210Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.7 (S68)2HUKUMHukum
211Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.3RM (S68)2HUKUMHukum
212Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.3 (S68)2HUKUMHukum
213Genap 2011HUKUM LINGKUNGANUlang P.Sila2HUKUMHukum
214Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.7RM (S8)2HUKUMHukum
215Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.7 (S8)2HUKUMHukum
216Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.6RM (S8)2HUKUMHukum
217Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.6 (S8)2HUKUMHukum
218Genap 2011HUKUM KEUANGAN DAERAH3.0RM (W8)2HUKUMHukum
219Genap 2011HUKUM KEUANGAN DAERAH3.0 (P8)2HUKUMHukum
220Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7RM (S8)3HUKUMHukum
221Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7 (S8)3HUKUMHukum
222Ganjil 2011HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.8RM(S8)2HUKUMHukum
223Ganjil 2011HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.8(S8)2HUKUMHukum
224Ganjil 2011HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.4RM(S8)2HUKUMHukum
225Ganjil 2011HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.4(S8)2HUKUMHukum
226Ganjil 2011HUKUM PAJAK3.2RM2HUKUMHukum
227Ganjil 2011HUKUM PAJAK3.22HUKUMHukum
228Ganjil 2011HUKUM KEUANGAN NEGARA4.0RM(W8)2HUKUMHukum
229Ganjil 2011HUKUM KEUANGAN NEGARA4.0(W8)2HUKUMHukum
230Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.3 (S68)2HUKUMHukum
231Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 RM (S68)2HUKUMHukum
232Genap 2010HUKUM LINGKUNGAN2.2 RM (S8)2HUKUMHukum
233Genap 2010HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
234Genap 2010HUKUM KEUANGAN DAERAH3.0 RM (WPK8)2HUKUMHukum
235Genap 2010HUKUM KEUANGAN DAERAH3.0 (PPK8)2HUKUMHukum
236Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7 RM (S8)3HUKUMHukum
237Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.7 (S8)3HUKUMHukum
238Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 RM(S8)3HUKUMHukum
239Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S8)3HUKUMHukum
240Ganjil 2010HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.4RM2HUKUMHukum
241Ganjil 2010HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.42HUKUMHukum
242Ganjil 2010HUKUM PAJAK3.2RM2HUKUMHukum
243Ganjil 2010HUKUM PAJAK3.22HUKUMHukum
244Ganjil 2010HUKUM KEUANGAN NEGARA4.1 RM (WPK8)2HUKUMHukum
245Ganjil 2010HUKUM KEUANGAN NEGARA4.0 (WPK8)2HUKUMHukum
246Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.4L RM2HUKUMHukum
247Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.4L2HUKUMHukum
248Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.4 RM2HUKUMHukum
249Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.42HUKUMHukum
250Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM2HUKUMHukum
251Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.3L2HUKUMHukum
252Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.32HUKUMHukum
253Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.2L RM2HUKUMHukum
254Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.2 RM2HUKUMHukum
255Genap 2009HUKUM KEUANGAN DAERAH3.1L2HUKUMHukum
256Genap 2009HUKUM KEUANGAN DAERAH3.12HUKUMHukum
257Genap 2009HUKUM KEUANGAN DAERAH3.0L RM2HUKUMHukum
258Genap 2009HUKUM KEUANGAN DAERAH3.0 RM2HUKUMHukum
259Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4L RM3HUKUMHukum
260Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 RM3HUKUMHukum
261Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3L3HUKUMHukum
262Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.33HUKUMHukum
263Ganjil 2009HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.42HUKUMHukum
264Ganjil 2009HUKUM PERBURUHAN DAN KETENAGAKERJAAN2.42HUKUMHukum
265Ganjil 2009HUKUM PERBURUHAN2.4L2HUKUMHukum
266Ganjil 2009HUKUM PERBURUHAN2.4L2HUKUMHukum
267Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.2L2HUKUMHukum
268Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.22HUKUMHukum
269Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.1L2HUKUMHukum
270Ganjil 2009HUKUM PAJAK3.12HUKUMHukum
271Genap 2006KULIAH KERJA NYATA (KKN)HKF7234HUKUMHukum
272Genap 2006HUKUM LINGKUNGANHKA4142HUKUMHukum
273Genap 2006HUKUM KESEHATANHKA6442HUKUMHukum
274Ganjil 2006HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAHHKA5232HUKUMHukum
275Ganjil 2006HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum
276Genap 2005HUKUM LINGKUNGANHKA4142HUKUMHukum
277Ganjil 2005HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAHHKA5232HUKUMHukum
278Ganjil 2005HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum
279Genap 2004HUKUM LINGKUNGANHKA4142HUKUMHukum
280Genap 2004HUKUM KESEHATANHKA6442HUKUMHukum
281Genap 2003HUKUM LINGKUNGANHKA4142HUKUMHukum
282Genap 2002HUKUM LINGKUNGANHKA4142HUKUMHukum