Profil Dosen
Nama
Dr Hengki Andora, S.H., LL.M
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Status
PNS
Jabatan
Lektor Kepala
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
III/d - Penata Tingkat I
Pendidikan
#JenjangGelarNamaJurusanTahun Lulus
1S1S.H.Universitas AndalasIlmu Hukum2003
2S2LL.MUniversitas Gadjah MadaIlmu Hukum2008
3S3DrUniversitas Gadjah MadaIlmu Hukum2019
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi Di Sumatera Barat2022Sosial Humaniora
2Kedudukan Hukum Bank Nagari Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah2020Sosial Humaniora
3Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2019Humaniora
4Implikasi Putusun Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat Atar Tanah Dan Sumber Daya Alam2019Law, Justice, And Law Enforcement
5Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/puu-xiii/2015 Dan Putusan No.56/puu-xiv/20162019Law, Justice, And Law Enforcement
6Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Law, Justice, And Law Enforcement
7Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil)
8Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2014Sosial Dan Humaniora
9Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2013Sosial Dan Humaniora
10Penguasaan Aset Nagari Sebagai Hak Tradisional Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Sumatera Barat2024Hukum, Politik Dan Civil Society
11Analisis Penyebaran Dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Tenaga Kependidikan Di Universitas Ptn-bh: Studi Kasus Pada Universitas Andalas2025Inovasi Sains
12Kepastian Hukum Pemberian Hak Pakai Untuk Keperluan Instansi Pemerintah Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam2025Hukum, Politik Dan Civil Society
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Pelatihan Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Nagari2022PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
2Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota2022PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA
3Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Nagari Cubadak2025PENGABDIAN DEPARTEMEN/PRODI 2025
4Pendampingan Pendirian Koperasi Merah Putih Di Nagari Kudu Gantiang Kecamatan Limo Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman2025PENGABDIAN DEPARTEMEN/PRODI 2025
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
1Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia20219786233722599PT RajaGrafindo Persada
Publikasi Scopus
#JudulNama JurnalVolumeHalamanTanggal Publikasi
1Setting Of Free And Prior Informed Consent To The Protection Of Indigenous Peoples' Rights To Water Resources In IndonesiaEdelweiss Applied Science and Technology92558-25741 January 2025
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Penertiban Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Yayasan Di Kota BukittinggiAndalas Notary Journal 1 (1), 1-13, 20240
2Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir SelatanAndalas Notary Journal 1 (1), 89-104, 20240
3Kewenangan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota …Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (4 …, 20240
4Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera BaratUNES Law Review 6 (3), 9148-9171, 20241
5Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Di Kota PadangUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 585-599, 20232
6Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.Journal of Syntax Literate 8 (1), 20230
7Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten AgamUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 648-658, 20234
8Alasan Sebagian Pejabat Pemerintah Daerah Tidak Menindaklanjuti Rekomendasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera BaratUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 393-401, 20230
9Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Majelis Pembina Dan Pengawas Ppat Daerah Di Kabupaten AgamUNES Law Review 5 (4), 4346-4360, 20230
10Kedudukan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam KepailitanUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 497-513, 20235
11Position Of Dispute Board In Construction Dispute Resolution In IndonesiaInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 10 …, 20230
12Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1419-1432, 20230
13Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Di Kota BukittinggiUNES Law Review 6 (1), 1400-1410, 20230
14Pendaftaran Tanah Jalan Umum Sebagai Aset Publik Di Kota PariamanUNES Law Review 6 (1), 1862-1878, 20230
15Pendaftaran Peralihan Tanah Milik Kaum Yang Sudah Terdaftar Atas Nama Mamak Kepala Waris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1646-1658, 20230
16Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (corporate Social Responsibility) Oleh Pt. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir SelatanUNES Law Review 6 (1), 1680-1694, 20230
17Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Yang Tidak Terlaksana Sebagaimana MestinyaUnes Law Review 6 (1), 1760-1771, 20233
18Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Yang Belum Turun Waris Di Kota PadangUnes Law Review 6 (1), 2207-2218, 20231
19Kepatuhan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapUNES Law Review 6 (1), 1129-1135, 20231
20Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala DaerahUNES Law Review 6 (1), 1136-1149, 20232
21Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa KeuanganRanah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (1 …, 20230
22Lease Agreement For Land And/or Building On Land Assets Of Pekanbaru CityInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (1 …, 20221
23Peningkatan Kapasitas Legal Drafting Pemerintahan Melalui Penyusunan Peraturan Nagari Di Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah DatarBuletin Ilmiah Nagari Membangun Vol 5 (2), 20220
24Community Participation In The Preparation Of Local Government Work Plans In Tanjung Jabung Barat RegencyInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (8 …, 20220
25Standing Of Mortgage Rights On Cultivation Rights That Have Been Determined As Deflanded Land In Solok DistrictInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8 (4 …, 20210
26Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum IndonesiaRajawali Pers, 20213
27Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah (konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia)Rajawali Press–Depok/2021, 20213
28Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Para Pihak Meninggal Dunia Di Kabupaten Pesisir SelatanSoumatera Law Review 3 (1), 1-17, 20203
29Settlement Of Land Pawn Disputes Through Courts In West SumatraInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (4 …, 20207
30Deposit Of Compensation In Land Acquisition For The Construction Of The Padang-pekanbaru Toll Road In Public InterestInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (8 …, 20204
31Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (interaksi Hukum Pertanahan Dan Hukum Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia)Universitas Gadjah Mada, 20191
32Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera BaratJurnal Ilmu Hukum 4 (1), 40-75, 201810
33Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumMasalah-Masalah Hukum 45 (2), 107-114, 201614
34Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan Investor[102] JURNAL ILMU HUKUM: UNIVIVERSITAS RIAU 4 (1)0
35Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera BaratMimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26 (3), 366-381, 201427
36Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum Riau 4 (1), 9086, 201434
37Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota PariamanJurnal Ilmu Hukum Riau 1 (02), 9068, 201113
38Pendaftaran Tanah Ulayat (tinjauan Yuridis Atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)[12] RISALAH HUKUM: JURNAL HUKUM 6 (1)0
39Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 11-28, 201031
40Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Air:: Studi Kasus Di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera BaratUniversitas Gadjah Mada, 20080
41Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pada Kantor Pertanahan Kota SolokUNES Law Review 6 (4), 12440-12452, 20240
42Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019)UNES Law Review 6 (4), 12511-12525, 20240
43Pelatihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dan Teknik Perundingan Di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir-0
44Authority Of The Regional Government In Processing Oil Palm Plantation Licensing In Kampar RegencyJournal of Law, Politic and Humanities 4 (6), 2478-2493, 20240
45Legal Review Of The Implementation Of 20% Land Allocation To Farmers In Pt. Wanasari NusantaraLex Publica, 20240
46Strengthening Land Allocation Policies For Empowering Local Farmers In Palm Oil PlantationsLex Publica 11 (1), 96-117, 20240
47Nagari Law Review-0
48Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Sungai PenuhRanah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7 (3 …, 20250
49Criminal Liability In The Crime Of Corruption In Land Acquisition For Campus Development Of Imam Bonjol Padang State Islamic UniversityJournal of Law, Politic and Humanities 5 (4), 2841-2847, 20250
50Peralihan Tanah Ulayat Kaum Di Kota PadangUnes Journal of Swara Justisia 9 (1), 125-139, 20250
51Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Oleh Pt. Kereta Api Indonesia Di Kota Padang PanjangUNES Law Review 7 (3), 1234-1243, 20250
52Substantive Justice For Indigenous Peoples Through The Application Of The Principle Of Free Prior And Informed Consent (comparison Of Indonesia And Philippines)Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 24 (1), 20250
53Setting Of Free And Prior Informed Consent To The Protection Of Indigenous Peoples' Rights To Water Resources In IndonesiaEdelweiss Applied Science and Technology 9 (3), 2558-2574, 20250
54Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Bangunan Oleh Persekutuan Komanditer (comanditaire Vennootschap) Di Kabupaten KamparUNES Law Review 7 (3), 1122-1128, 20250
55Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapUNES Law Review 7 (3), 1100-1107, 20250
56Kekuatan Hukum Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Bersengketa Pada Kantor Pertanahan Kota PariamanUNES Law Review 7 (2), 935-944, 20240
57International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding-0
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
1Hak CiptaPenguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialaktika Dalam Sistem Hukum IndonesiaLPPM Universitas Andalas2022-05-25000347326