Profil Dosen
Nama
Dr Hengki Andora, S.H., LL.M
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Status
PNS
Jabatan
Lektor Kepala
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
III/d - Penata Tingkat I
Pendidikan
#JenjangGelarNamaJurusanTahun Lulus
1S1S.H.Universitas AndalasIlmu Hukum2003
2S2LL.MUniversitas Gadjah MadaIlmu Hukum2008
3S3DrUniversitas Gadjah MadaIlmu Hukum2019
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi Di Sumatera Barat2022Sosial Humaniora
2Kedudukan Hukum Bank Nagari Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah2020Sosial Humaniora
3Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2019Humaniora
4Implikasi Putusun Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat Atar Tanah Dan Sumber Daya Alam2019Law, Justice, And Law Enforcement
5Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/puu-xiii/2015 Dan Putusan No.56/puu-xiv/20162019Law, Justice, And Law Enforcement
6Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Law, Justice, And Law Enforcement
7Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil)
8Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2014Sosial Dan Humaniora
9Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2013Sosial Dan Humaniora
10Penguasaan Aset Nagari Sebagai Hak Tradisional Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Sumatera Barat2024Hukum, Politik Dan Civil Society
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Pelatihan Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Nagari2022PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
2Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota2022PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
1Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia20219786233722599PT RajaGrafindo Persada
Publikasi Scopus
#JudulNama JurnalVolumeHalamanTanggal Publikasi
1Setting Of Free And Prior Informed Consent To The Protection Of Indigenous Peoples' Rights To Water Resources In IndonesiaEdelweiss Applied Science and Technology92558-25741 January 2025
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Penertiban Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Yayasan Di Kota BukittinggiAndalas Notary Journal 1 (1), 1-13, 20240
2Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir SelatanAndalas Notary Journal 1 (1), 89-104, 20240
3Kewenangan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota …Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (4 …, 20240
4Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera BaratUNES Law Review 6 (3), 9148-9171, 20241
5Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Di Kota PadangUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 585-599, 20232
6Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.Journal of Syntax Literate 8 (1), 20230
7Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten AgamUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 648-658, 20234
8Alasan Sebagian Pejabat Pemerintah Daerah Tidak Menindaklanjuti Rekomendasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera BaratUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 393-401, 20230
9Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Majelis Pembina Dan Pengawas Ppat Daerah Di Kabupaten AgamUNES Law Review 5 (4), 4346-4360, 20230
10Kedudukan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam KepailitanUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 497-513, 20235
11Position Of Dispute Board In Construction Dispute Resolution In IndonesiaInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 10 …, 20230
12Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1419-1432, 20230
13Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Di Kota BukittinggiUNES Law Review 6 (1), 1400-1410, 20230
14Pendaftaran Tanah Jalan Umum Sebagai Aset Publik Di Kota PariamanUNES Law Review 6 (1), 1862-1878, 20230
15Pendaftaran Peralihan Tanah Milik Kaum Yang Sudah Terdaftar Atas Nama Mamak Kepala Waris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1646-1658, 20230
16Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (corporate Social Responsibility) Oleh Pt. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir SelatanUNES Law Review 6 (1), 1680-1694, 20230
17Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Yang Tidak Terlaksana Sebagaimana MestinyaUnes Law Review 6 (1), 1760-1771, 20233
18Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Yang Belum Turun Waris Di Kota PadangUnes Law Review 6 (1), 2207-2218, 20231
19Kepatuhan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapUNES Law Review 6 (1), 1129-1135, 20231
20Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala DaerahUNES Law Review 6 (1), 1136-1149, 20232
21Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa KeuanganRanah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (1 …, 20230
22Lease Agreement For Land And/or Building On Land Assets Of Pekanbaru CityInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (1 …, 20221
23Peningkatan Kapasitas Legal Drafting Pemerintahan Melalui Penyusunan Peraturan Nagari Di Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah DatarBuletin Ilmiah Nagari Membangun Vol 5 (2), 20220
24Community Participation In The Preparation Of Local Government Work Plans In Tanjung Jabung Barat RegencyInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (8 …, 20220
25Standing Of Mortgage Rights On Cultivation Rights That Have Been Determined As Deflanded Land In Solok DistrictInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8 (4 …, 20210
26Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum IndonesiaRajawali Pers, 20213
27Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah (konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia)Rajawali Press–Depok/2021, 20213
28Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Para Pihak Meninggal Dunia Di Kabupaten Pesisir SelatanSoumatera Law Review 3 (1), 1-17, 20203
29Settlement Of Land Pawn Disputes Through Courts In West SumatraInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (4 …, 20207
30Deposit Of Compensation In Land Acquisition For The Construction Of The Padang-pekanbaru Toll Road In Public InterestInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (8 …, 20204
31Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (interaksi Hukum Pertanahan Dan Hukum Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia)Universitas Gadjah Mada, 20191
32Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera BaratJurnal Ilmu Hukum 4 (1), 40-75, 201810
33Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumMasalah-Masalah Hukum 45 (2), 107-114, 201614
34Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan Investor[102] JURNAL ILMU HUKUM: UNIVIVERSITAS RIAU 4 (1)0
35Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera BaratMimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26 (3), 366-381, 201427
36Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum Riau 4 (1), 9086, 201434
37Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota PariamanJurnal Ilmu Hukum Riau 1 (02), 9068, 201113
38Pendaftaran Tanah Ulayat (tinjauan Yuridis Atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)[12] RISALAH HUKUM: JURNAL HUKUM 6 (1)0
39Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 11-28, 201031
40Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Air:: Studi Kasus Di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera BaratUniversitas Gadjah Mada, 20080
41Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pada Kantor Pertanahan Kota SolokUNES Law Review 6 (4), 12440-12452, 20240
42Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019)UNES Law Review 6 (4), 12511-12525, 20240
43Pelatihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dan Teknik Perundingan Di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir-0
44Authority Of The Regional Government In Processing Oil Palm Plantation Licensing In Kampar RegencyJournal of Law, Politic and Humanities 4 (6), 2478-2493, 20240
45Legal Review Of The Implementation Of 20% Land Allocation To Farmers In Pt. Wanasari NusantaraLex Publica, 20240
46Strengthening Land Allocation Policies For Empowering Local Farmers In Palm Oil PlantationsLex Publica 11 (1), 96-117, 20240
47Nagari Law Review-0
48Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Sungai PenuhRanah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7 (3 …, 20250
49Criminal Liability In The Crime Of Corruption In Land Acquisition For Campus Development Of Imam Bonjol Padang State Islamic UniversityJournal of Law, Politic and Humanities 5 (4), 2841-2847, 20250
50Peralihan Tanah Ulayat Kaum Di Kota PadangUnes Journal of Swara Justisia 9 (1), 125-139, 20250
51Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Yang Dipunyai Oleh Pt. Kereta Api Indonesia Di Kota Padang PanjangUNES Law Review 7 (3), 1234-1243, 20250
52Substantive Justice For Indigenous Peoples Through The Application Of The Principle Of Free Prior And Informed Consent (comparison Of Indonesia And Philippines)Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 24 (1), 20250
53Setting Of Free And Prior Informed Consent To The Protection Of Indigenous Peoples' Rights To Water Resources In IndonesiaEdelweiss Applied Science and Technology 9 (3), 2558-2574, 20250
54Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Bangunan Oleh Persekutuan Komanditer (comanditaire Vennootschap) Di Kabupaten KamparUNES Law Review 7 (3), 1122-1128, 20250
55Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis LengkapUNES Law Review 7 (3), 1100-1107, 20250
56Kekuatan Hukum Akta Ikrar Wakaf Dalam Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Bersengketa Pada Kantor Pertanahan Kota PariamanUNES Law Review 7 (2), 935-944, 20240
57International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding-0
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
1Hak CiptaPenguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialaktika Dalam Sistem Hukum IndonesiaLPPM Universitas Andalas2022-05-25000347326
Riwayat Mengajar
#SemesterMatakuliahKelasSKSFakultasProgram Studi
1Genap 2024Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler Ganjil 20242HUKUMKenotariatan
2Genap 2024Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMH HTN/HAN Mandiri Ganjil 20242HUKUMIlmu Hukum
3Genap 2024Hukum AgrariaMKn Reguler Genap 20242HUKUMKenotariatan
4Genap 2024HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH3.1 (W7)2HUKUMHukum
5Genap 2024HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.3 (S78)2HUKUMHukum
6Genap 2024HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1 (S78)3HUKUMHukum
7Genap 2024HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.2 (S7)2HUKUMHukum
8Genap 2024HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.10 (S7)2HUKUMHukum
9Ganjil 2024PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.72HUKUMHukum
10Ganjil 2024PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.112HUKUMHukum
11Ganjil 2024Hukum Pengelolaan Aset PublikMH HTN/HAN Mandiri Ganjil 2023 2HUKUMIlmu Hukum
12Ganjil 2024Hukum Pemerintahan NagariMH HTN/HAN Reguler Ganjil 20232HUKUMIlmu Hukum
13Ganjil 2024Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20242HUKUMKenotariatan
14Ganjil 2024HUKUM AGRARIA2.13 (S8)2HUKUMHukum
15Ganjil 2024HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
16Genap 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKN Reguler Ganjil 2023 Semester II2HUKUMKenotariatan
17Genap 2023Manajemen Publik dan Tata Kelola Pemerintah Daerah2(S3PDSK)3ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKSTUDI KEBIJAKAN
18Genap 2023Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Mandiri Genap 20222HUKUMIlmu Hukum
19Genap 2023Hukum AgrariaMKN Reguler Genap 2023 Semester I2HUKUMKenotariatan
20Genap 2023HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.7 (S78)2HUKUMHukum
21Genap 2023HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12 (S78)2HUKUMHukum
22Genap 2023HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.2 (S78)3HUKUMHukum
23Genap 2023HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.1 (S7)2HUKUMHukum
24Genap 2023Demokrasi Lokal dan Inovasi KebijakanS3(PDSK)3ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKSTUDI KEBIJAKAN
25Ganjil 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
26Ganjil 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler A Genap 20222HUKUMKenotariatan
27Ganjil 2023PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.92HUKUMHukum
28Ganjil 2023PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
29Ganjil 2023Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH HTN/HAN Mandiri Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
30Ganjil 2023Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20232HUKUMKenotariatan
31Ganjil 2023HUKUM PENGADAAN TANAH3.2 (W8) (B.ING)2HUKUMHukum
32Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.14 (S8)2HUKUMHukum
33Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
34Genap 2022Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler Ganjil 20222HUKUMKenotariatan
35Genap 2022Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN/HAN Genap 20212HUKUMIlmu Hukum
36Genap 2022Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
37Genap 2022Hukum AgrariaMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
38Genap 2022HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6 (S78)2HUKUMHukum
39Genap 2022HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S78)2HUKUMHukum
40Genap 2022HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S78)3HUKUMHukum
41Genap 2022HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.6 (S7)2HUKUMHukum
42Ganjil 2022Pengurusan Hak Atas TanahMKN Reguler Genap 20212HUKUMKenotariatan
43Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.122HUKUMHukum
44Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
45Ganjil 2022Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH Reguler HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
46Ganjil 2022Hukum Pemerintahan NagariMIH Mandiri HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
47Ganjil 2022Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20222HUKUMKenotariatan
48Ganjil 2022HUKUM PENGADAAN TANAH4.2(W8)2HUKUMHukum
49Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
50Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.10 (S8)2HUKUMHukum
51Genap 2021Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reg 20212HUKUMKenotariatan
52Genap 2021Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN/HAN Pilihan Reg Genap 20202HUKUMIlmu Hukum
53Genap 2021Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Mandiri 20212HUKUMIlmu Hukum
54Genap 2021Hukum AgrariaMKn Reg Genap 20212HUKUMKenotariatan
55Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
56Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
57Genap 2021HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.12 (S78)3HUKUMHukum
58Genap 2021HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
59Genap 2021Arbitase dan Alternatif Penyelesaian SengketaKerjasama PUPR3HUKUMIlmu Hukum
60Ganjil 2021Pengurusan Hak Atas TanahMKN Genap Reg 20202HUKUMKenotariatan
61Ganjil 2021PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.92HUKUMHukum
62Ganjil 2021Hukum Pemerintahan NagariHTN/HAN MIH 20202HUKUMIlmu Hukum
63Ganjil 2021Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamHTN/HAN Reg Genap 20202HUKUMIlmu Hukum
64Ganjil 2021Hukum AgrariaMKn Reg Genap 20212HUKUMKenotariatan
65Ganjil 2021Hukum AgrariaHA MKn Reg 20212HUKUMKenotariatan
66Ganjil 2021HUKUM SUMBERDAYA AIR4.1 (W8)2HUKUMHukum
67Ganjil 2021HUKUM PENGADAAN TANAH4.2 (W8)2HUKUMHukum
68Ganjil 2021HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
69Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.14 (S8)2HUKUMHukum
70Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.11 (S8)2HUKUMHukum
71Genap 2020Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler 20202HUKUMKenotariatan
72Genap 2020Hukum AgrariaMKN Reguler Genap 20202HUKUMKenotariatan
73Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
74Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
75Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.13 (S8)2HUKUMHukum
76Genap 2020HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.13 (S78)3HUKUMHukum
77Genap 2020HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
78Ganjil 2020PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
79Ganjil 2020Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH HTN 20192HUKUMIlmu Hukum
80Ganjil 2020Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN Pilihan 20192HUKUMIlmu Hukum
81Ganjil 2020Hukum AgrariaHA Reguler 20202HUKUMKenotariatan
82Ganjil 2020HUKUM SUMBERDAYA AIR4.1 (W8)2HUKUMHukum
83Ganjil 2020HUKUM PENGADAAN TANAH4.2 (W8)2HUKUMHukum
84Ganjil 2020HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
85Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.14 (S1378)2HUKUMHukum
86Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.11 (S1378)2HUKUMHukum
87Genap 2019Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reg 20192HUKUMKenotariatan
88Genap 2019Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamHTN 20192HUKUMIlmu Hukum
89Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
90Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
91Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.13 (S78)3HUKUMHukum
92Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.11 (S78)3HUKUMHukum
93Genap 2019HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
94Ganjil 2019PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
95Ganjil 2019Hukum Pemerintahan NagariHTN Pilihan 20182HUKUMIlmu Hukum
96Ganjil 2019Hukum AgrariaHA MKN Reguler 20192HUKUMKenotariatan
97Ganjil 2019HUKUM TATA RUANG4.3 (W78)2HUKUMHukum
98Ganjil 2019HUKUM PENGADAAN TANAH4.1 (W8)2HUKUMHukum
99Ganjil 2019HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
100Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.14 (S1378)2HUKUMHukum
101Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.11 (S1378)2HUKUMHukum
102Ganjil 2019ETIKA PROFESI HUKUM4.52HUKUMHukum
103Ganjil 2019ADR (Alternative Dispute Resolution)Kerjasama Kejaksaan RI2HUKUMIlmu Hukum
104Genap 2018Pengurusan Hak Atas TanahMKN Mandiri A2HUKUMKenotariatan
105Genap 2018HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.9 (S78)2HUKUMHukum
106Genap 2018HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S8)2HUKUMHukum
107Genap 2018HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.11 (S78)3HUKUMHukum
108Genap 2018HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
109Genap 2018HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.4 (S7)2HUKUMHukum
110Ganjil 2016HUKUM SUMBER DAYA AIR4.1 (W9)2HUKUMHukum
111Genap 2014HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
112Genap 2014HUKUM TATA RUANG3.1(W8)2HUKUMHukum
113Ganjil 2014Hukum AgrariaMandiri A2HUKUMKenotariatan
114Ganjil 2014HUKUM TATA RUANG3.1RM (W89)2HUKUMHukum
115Ganjil 2014HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
116Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.5RM2HUKUMHukum
117Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.52HUKUMHukum
118Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
119Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
120Genap 2013HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
121Genap 2013HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
122Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
123Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5(S68)2HUKUMHukum
124Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
125Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1(S68)2HUKUMHukum
126Genap 2013HUKUM AGRARIA1.82HUKUMHukum
127Genap 2013HUKUM AGRARIA1.42HUKUMHukum
128Genap 2013HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4(S8)3HUKUMHukum
129Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.3RM2HUKUMHukum
130Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.32HUKUMHukum
131Ganjil 2013Hukum AgrariaMANDIRI2PascasarjanaMagister Kenotariatan
132Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM (P8)2HUKUMHukum
133Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
134Ganjil 2013HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2RM (P8)2HUKUMHukum
135Ganjil 2013HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2(P8)2HUKUMHukum
136Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S9)2HUKUMHukum
137Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2(S9)2HUKUMHukum
138Ganjil 2013ETIKA PROFESI HUKUM4.8RM2HUKUMHukum
139Ganjil 2013ETIKA PROFESI HUKUM4.82HUKUMHukum
140Genap 2012Pengurusan Hak Atas TanahMANDIRI-A2PascasarjanaMagister Kenotariatan
141Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
142Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
143Genap 2012HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
144Genap 2012HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
145Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
146Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S68)2HUKUMHukum
147Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
148Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
149Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S8)2HUKUMHukum
150Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
151Genap 2012HUKUM AGRARIA1.8RM (S138)2HUKUMHukum
152Genap 2012HUKUM AGRARIA1.8(S138)2HUKUMHukum
153Genap 2012HUKUM AGRARIA1.4RM (S138)2HUKUMHukum
154Genap 2012HUKUM AGRARIA1.4(S138)2HUKUMHukum
155Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4RM (S8)3HUKUMHukum
156Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
157Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
158Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
159Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
160Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
161Ganjil 2012HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2(P8)2HUKUMHukum
162Ganjil 2012HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0RM(P8)2HUKUMHukum
163Ganjil 2012HUKUM AGRARIAUlang Agraria2HUKUMHukum
164Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.8RM(S138)2HUKUMHukum
165Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.8(S138)2HUKUMHukum
166Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.4RM(S138)2HUKUMHukum
167Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.4(S138)2HUKUMHukum
168Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
169Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
170Genap 2011HUKUM TATA RUANG3.0RM (W8)2HUKUMHukum
171Genap 2011HUKUM TATA RUANG3.0 (W8)2HUKUMHukum
172Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
173Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S68)2HUKUMHukum
174Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
175Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
176Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S8)2HUKUMHukum
177Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
178Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARAUlang P.Sila3HUKUMHukum
179Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4RM (S8)3HUKUMHukum
180Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
181Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.7RM2HUKUMHukum
182Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.72HUKUMHukum
183Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
184Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
185Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
186Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
187Ganjil 2011HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.1(P8)2HUKUMHukum
188Ganjil 2011HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0RM(P8)2HUKUMHukum
189Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.8RM(S138)2HUKUMHukum
190Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.8(S138)2HUKUMHukum
191Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.4RM(S138)2HUKUMHukum
192Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.4(S138)2HUKUMHukum
193Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.1 RM2HUKUMHukum
194Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
195Genap 2010HUKUM TATA RUANG3.0 RM (WPK8)2HUKUMHukum
196Genap 2010HUKUM TATA RUANG3.0 (WPK8)2HUKUMHukum
197Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM (S68)2HUKUMHukum
198Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
199Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.8 RM (S8)3HUKUMHukum
200Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.8 (S8)3HUKUMHukum
201Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 RM(S8)3HUKUMHukum
202Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
203Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.3 RM2HUKUMHukum
204Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
205Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 RM (PHAN)2HUKUMHukum
206Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 (PHAN)2HUKUMHukum
207Ganjil 2010HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.1 (PHAN)2HUKUMHukum
208Ganjil 2010HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0 RM2HUKUMHukum
209Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.4RM2HUKUMHukum
210Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.42HUKUMHukum
211Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.1 RM2HUKUMHukum
212Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
213Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.2L RM2HUKUMHukum
214Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.1L2HUKUMHukum
215Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM2HUKUMHukum
216Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12HUKUMHukum
217Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1L RM2HUKUMHukum
218Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1L2HUKUMHukum
219Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1 RM2HUKUMHukum
220Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.12HUKUMHukum
221Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4L3HUKUMHukum
222Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.43HUKUMHukum
223Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1L RM3HUKUMHukum
224Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1 RM3HUKUMHukum
225Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.3L2HUKUMHukum
226Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
227Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2L RM2HUKUMHukum
228Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2 RM2HUKUMHukum
229Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.1L RM2HUKUMHukum
230Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.1L2HUKUMHukum
231Ganjil 2009HUKUM PENGADAAN TANAH4.0L2HUKUMHukum
232Ganjil 2009HUKUM PENGADAAN TANAH4.02HUKUMHukum
233Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI & KELURAHAN4.2L2HUKUMHukum
234Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI & KELURAHAN4.1L2HUKUMHukum
235Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.22HUKUMHukum
236Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.12HUKUMHukum
237Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
238Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
239Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
240Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
241Ganjil 2006HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum
242Genap 2005HUKUM ANTAR WEWENANG PUBLIKHKA6422HUKUMHukum
243Ganjil 2005HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAHHKA5232HUKUMHukum
244Ganjil 2005HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum