Profil Dosen
Nama
Dr HENGKI ANDORA S.H.
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Status
PNS
Jabatan
Lektor Kepala
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
III/d - Penata Tingkat I
Pendidikan
#JenjangGelarNamaJurusanTahun Lulus
1S1S.H.Universitas AndalasIlmu Hukum2003
2S2LL.MUniversitas Gadjah MadaIlmu Hukum2008
3S3DrUniversitas Gadjah MadaIlmu Hukum2019
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota/kabupaten Dalam Penggunaan E-money Brizzi Sebagai Alat Bayar Retribusi Di Sumatera Barat2022Sosial Humaniora
2Kedudukan Hukum Bank Nagari Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah2020Sosial Humaniora
3Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum2019Humaniora
4Implikasi Putusun Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Hak Masyarakat Adat Atar Tanah Dan Sumber Daya Alam2019Law, Justice, And Law Enforcement
5Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.137/puu-xiii/2015 Dan Putusan No.56/puu-xiv/20162019Law, Justice, And Law Enforcement
6Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Law, Justice, And Law Enforcement
7Implikasi Disharmonisasi Antara Rezim Uupa Dan Rezim Uu Perbendaharaan Negara Terhadap Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah2018Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil)
8Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2014Sosial Dan Humaniora
9Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat2013Sosial Dan Humaniora
10Penguasaan Aset Nagari Sebagai Hak Tradisional Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Sumatera Barat2024Hukum, Politik Dan Civil Society
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Pelatihan Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Nagari2022PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT
2Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun Di Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota2022PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT MEMBANTU NAGARI MEMBANGUN YANG DIBANTU OLEH MAHASISWA
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
1Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia20219786233722599PT RajaGrafindo Persada
Publikasi Scopus
#JudulNama JurnalVolumeHalamanTanggal Publikasi
No results found.
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Penertiban Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Yayasan Di Kota BukittinggiAndalas Notary Journal 1 (1), 1-13, 20240
2Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Sebagai Tanah Milik Komunal Di Kecamatan Iv Jurai Kabupaten Pesisir SelatanAndalas Notary Journal 1 (1), 89-104, 20240
3Kewenangan Partai Politik Dalam Mengusulkan Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota …Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (4 …, 20240
4Pengawasan Perdagangan Ilegal Terhadap Trenggiling Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera BaratUNES Law Review 6 (3), 9148-9171, 20240
5Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Di Kota PadangUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 585-599, 20233
6Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.Journal of Syntax Literate 8 (1), 20230
7Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten AgamUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 648-658, 20233
8Alasan Sebagian Pejabat Pemerintah Daerah Tidak Menindaklanjuti Rekomendasil Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera BaratUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 393-401, 20230
9Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Majelis Pembina Dan Pengawas Ppat Daerah Di Kabupaten AgamUNES Law Review 5 (4), 4346-4360, 20230
10Kedudukan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Dalam KepailitanUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 497-513, 20233
11Position Of Dispute Board In Construction Dispute Resolution In IndonesiaInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 10 …, 20230
12Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah Oleh Pemerintah Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1419-1432, 20230
13Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Di Kota BukittinggiUNES Law Review 6 (1), 1400-1410, 20230
14Pendaftaran Tanah Jalan Umum Sebagai Aset Publik Di Kota PariamanUNES Law Review 6 (1), 1862-1878, 20231
15Pendaftaran Peralihan Tanah Milik Kaum Yang Sudah Terdaftar Atas Nama Mamak Kepala Waris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 1646-1658, 20230
16Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (corporate Social Responsibility) Oleh Pt. Transco Energi Utama Di Kabupaten Pesisir SelatanUNES Law Review 6 (1), 1680-1694, 20230
17Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Yang Tidak Terlaksana Sebagaimana MestinyaUnes Law Review 6 (1), 1760-1771, 20233
18Kepastian Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Terhadap Tanah Yang Belum Turun Waris Di Kota PadangUNES Law Review 6 (1), 2207-2218, 20231
19Kepatuhan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapUNES Law Review 6 (1), 1129-1135, 20231
20Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif Menjadi Penjabat Kepala DaerahUNES Law Review 6 (1), 1136-1149, 20232
21Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa KeuanganRanah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 6 (1 …, 20230
22Lease Agreement For Land And/or Building On Land Assets Of Pekanbaru CityInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (1 …, 20221
23Peningkatan Kapasitas Legal Drafting Pemerintahan Melalui Penyusunan Peraturan Nagari Di Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah DatarBuletin Ilmiah Nagari Membangun Vol 5 (2), 20220
24Community Participation In The Preparation Of Local Government Work Plans In Tanjung Jabung Barat RegencyInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9 (8 …, 20220
25Standing Of Mortgage Rights On Cultivation Rights That Have Been Determined As Deflanded Land In Solok DistrictInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8 (4 …, 20210
26Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum IndonesiaRajawali Pers, 20213
27Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah (konsep Dan Dialektika Dalam Sistem Hukum Indonesia)Rajawali Press–Depok/2021, 20213
28Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Para Pihak Meninggal Dunia Di Kabupaten Pesisir SelatanSoumatera Law Review 3 (1), 1-17, 20202
29Settlement Of Land Pawn Disputes Through Courts In West SumatraInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (4 …, 20207
30Deposit Of Compensation In Land Acquisition For The Construction Of The Padang-pekanbaru Toll Road In Public InterestInternational Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (8 …, 20203
31Penguasaan Dan Pengelolaan Tanah Oleh Instansi Pemerintah (interaksi Hukum Pertanahan Dan Hukum Keuangan Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia)Universitas Gadjah Mada, 20191
32Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera BaratJurnal Ilmu Hukum 4 (1), 40-75, 20189
33Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumMasalah-Masalah Hukum 45 (2), 107-114, 201614
34Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Dengan Investor[102] JURNAL ILMU HUKUM: UNIVIVERSITAS RIAU 4 (1)0
35Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera BaratMimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26 (3), 366-381, 201428
36Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 11-28, 201433
37Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota PariamanJurnal Ilmu Hukum 1 (2), 201112
38Pendaftaran Tanah Ulayat (tinjauan Yuridis Atas Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya)[12] RISALAH HUKUM: JURNAL HUKUM 6 (1)0
39Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor)Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 11-28, 201031
40Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Dalam Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Air:: Studi Kasus Di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera BaratUniversitas Gadjah Mada, 20080
41Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pada Kantor Pertanahan Kota SolokUNES Law Review 6 (4), 12440-12452, 20240
42Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Salah Satu Pihaknya Meninggal Dunia (studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019)UNES Law Review 6 (4), 12511-12525, 20240
43Pelatihan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dan Teknik Perundingan Di Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir-0
44Authority Of The Regional Government In Processing Oil Palm Plantation Licensing In Kampar RegencyJournal of Law, Politic and Humanities 4 (6), 2478-2493, 20240
45Legal Review Of The Implementation Of 20% Land Allocation To Farmers In Pt. Wanasari NusantaraLex Publica, 20240
46Strengthening Land Allocation Policies For Empowering Local Farmers In Palm Oil PlantationsLex Publica 11 (1), 96-117, 20240
47Nagari Law Review-0
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
1Hak CiptaPenguasaan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah: Konsep Dan Dialaktika Dalam Sistem Hukum IndonesiaLPPM Universitas Andalas2022-05-25000347326
Riwayat Mengajar
#SemesterMatakuliahKelasSKSFakultasProgram Studi
1Ganjil 2024PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.72HUKUMHukum
2Ganjil 2024PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.112HUKUMHukum
3Ganjil 2024Hukum Pengelolaan Aset PublikMH HTN/HAN Mandiri Ganjil 2023 2HUKUMIlmu Hukum
4Ganjil 2024Hukum Pemerintahan NagariMH HTN/HAN Reguler Ganjil 20232HUKUMIlmu Hukum
5Ganjil 2024Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20242HUKUMKenotariatan
6Ganjil 2024HUKUM AGRARIA2.13 (S8)2HUKUMHukum
7Ganjil 2024HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
8Genap 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKN Reguler Ganjil 2023 Semester II2HUKUMKenotariatan
9Genap 2023Manajemen Publik dan Tata Kelola Pemerintah Daerah2(S3PDSK)3ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKSTUDI KEBIJAKAN
10Genap 2023Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Mandiri Genap 20222HUKUMIlmu Hukum
11Genap 2023Hukum AgrariaMKN Reguler Genap 2023 Semester I2HUKUMKenotariatan
12Genap 2023HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.7 (S78)2HUKUMHukum
13Genap 2023HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12 (S78)2HUKUMHukum
14Genap 2023HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.2 (S78)3HUKUMHukum
15Genap 2023HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.1 (S7)2HUKUMHukum
16Genap 2023Demokrasi Lokal dan Inovasi KebijakanS3(PDSK)3ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKSTUDI KEBIJAKAN
17Ganjil 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
18Ganjil 2023Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler A Genap 20222HUKUMKenotariatan
19Ganjil 2023PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.92HUKUMHukum
20Ganjil 2023PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
21Ganjil 2023Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH HTN/HAN Mandiri Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
22Ganjil 2023Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20232HUKUMKenotariatan
23Ganjil 2023HUKUM PENGADAAN TANAH3.2 (W8) (B.ING)2HUKUMHukum
24Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.14 (S8)2HUKUMHukum
25Ganjil 2023HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
26Genap 2022Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler Ganjil 20222HUKUMKenotariatan
27Genap 2022Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN/HAN Genap 20212HUKUMIlmu Hukum
28Genap 2022Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Ganjil 20222HUKUMIlmu Hukum
29Genap 2022Hukum AgrariaMKn Reguler B Genap 20222HUKUMKenotariatan
30Genap 2022HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.6 (S78)2HUKUMHukum
31Genap 2022HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S78)2HUKUMHukum
32Genap 2022HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.3 (S78)3HUKUMHukum
33Genap 2022HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.6 (S7)2HUKUMHukum
34Ganjil 2022Pengurusan Hak Atas TanahMKN Reguler Genap 20212HUKUMKenotariatan
35Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.122HUKUMHukum
36Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
37Ganjil 2022Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH Reguler HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
38Ganjil 2022Hukum Pemerintahan NagariMIH Mandiri HTN/HAN 20212HUKUMIlmu Hukum
39Ganjil 2022Hukum AgrariaMKn Reguler Ganjil 20222HUKUMKenotariatan
40Ganjil 2022HUKUM PENGADAAN TANAH4.2(W8)2HUKUMHukum
41Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.12 (S8)2HUKUMHukum
42Ganjil 2022HUKUM AGRARIA2.10 (S8)2HUKUMHukum
43Genap 2021Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reg 20212HUKUMKenotariatan
44Genap 2021Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN/HAN Pilihan Reg Genap 20202HUKUMIlmu Hukum
45Genap 2021Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamMIH HTN/HAN Mandiri 20212HUKUMIlmu Hukum
46Genap 2021Hukum AgrariaMKn Reg Genap 20212HUKUMKenotariatan
47Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
48Genap 2021HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
49Genap 2021HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.12 (S78)3HUKUMHukum
50Genap 2021HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
51Genap 2021Arbitase dan Alternatif Penyelesaian SengketaKerjasama PUPR3HUKUMIlmu Hukum
52Ganjil 2021Pengurusan Hak Atas TanahMKN Genap Reg 20202HUKUMKenotariatan
53Ganjil 2021PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.92HUKUMHukum
54Ganjil 2021Hukum Pemerintahan NagariHTN/HAN MIH 20202HUKUMIlmu Hukum
55Ganjil 2021Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamHTN/HAN Reg Genap 20202HUKUMIlmu Hukum
56Ganjil 2021Hukum AgrariaMKn Reg Genap 20212HUKUMKenotariatan
57Ganjil 2021Hukum AgrariaHA MKn Reg 20212HUKUMKenotariatan
58Ganjil 2021HUKUM SUMBERDAYA AIR4.1 (W8)2HUKUMHukum
59Ganjil 2021HUKUM PENGADAAN TANAH4.2 (W8)2HUKUMHukum
60Ganjil 2021HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
61Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.14 (S8)2HUKUMHukum
62Ganjil 2021HUKUM AGRARIA2.11 (S8)2HUKUMHukum
63Genap 2020Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reguler 20202HUKUMKenotariatan
64Genap 2020Hukum AgrariaMKN Reguler Genap 20202HUKUMKenotariatan
65Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
66Genap 2020HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
67Genap 2020HUKUM LINGKUNGAN2.13 (S8)2HUKUMHukum
68Genap 2020HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.13 (S78)3HUKUMHukum
69Genap 2020HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
70Ganjil 2020PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
71Ganjil 2020Hukum Pengelolaan Aset PublikMIH HTN 20192HUKUMIlmu Hukum
72Ganjil 2020Hukum Pemerintahan NagariMIH HTN Pilihan 20192HUKUMIlmu Hukum
73Ganjil 2020Hukum AgrariaHA Reguler 20202HUKUMKenotariatan
74Ganjil 2020HUKUM SUMBERDAYA AIR4.1 (W8)2HUKUMHukum
75Ganjil 2020HUKUM PENGADAAN TANAH4.2 (W8)2HUKUMHukum
76Ganjil 2020HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
77Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.14 (S1378)2HUKUMHukum
78Ganjil 2020HUKUM AGRARIA2.11 (S1378)2HUKUMHukum
79Genap 2019Pengurusan Hak Atas TanahMKn Reg 20192HUKUMKenotariatan
80Genap 2019Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya AlamHTN 20192HUKUMIlmu Hukum
81Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.8 (S78)2HUKUMHukum
82Genap 2019HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.11 (S78)2HUKUMHukum
83Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.13 (S78)3HUKUMHukum
84Genap 2019HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.11 (S78)3HUKUMHukum
85Genap 2019HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
86Ganjil 2019PRAKTIK PERADILAN TATA USAHA NEGARA3.102HUKUMHukum
87Ganjil 2019Hukum Pemerintahan NagariHTN Pilihan 20182HUKUMIlmu Hukum
88Ganjil 2019Hukum AgrariaHA MKN Reguler 20192HUKUMKenotariatan
89Ganjil 2019HUKUM TATA RUANG4.3 (W78)2HUKUMHukum
90Ganjil 2019HUKUM PENGADAAN TANAH4.1 (W8)2HUKUMHukum
91Ganjil 2019HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH4.3 (W7)2HUKUMHukum
92Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.14 (S1378)2HUKUMHukum
93Ganjil 2019HUKUM AGRARIA2.11 (S1378)2HUKUMHukum
94Ganjil 2019ETIKA PROFESI HUKUM4.52HUKUMHukum
95Ganjil 2019ADR (Alternative Dispute Resolution)Kerjasama Kejaksaan RI2HUKUMIlmu Hukum
96Genap 2018Pengurusan Hak Atas TanahMKN Mandiri A2HUKUMKenotariatan
97Genap 2018HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.9 (S78)2HUKUMHukum
98Genap 2018HUKUM LINGKUNGAN2.3 (S8)2HUKUMHukum
99Genap 2018HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.11 (S78)3HUKUMHukum
100Genap 2018HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.9 (S7)2HUKUMHukum
101Genap 2018HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.4 (S7)2HUKUMHukum
102Ganjil 2016HUKUM SUMBER DAYA AIR4.1 (W9)2HUKUMHukum
103Genap 2014HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
104Genap 2014HUKUM TATA RUANG3.1(W8)2HUKUMHukum
105Ganjil 2014Hukum AgrariaMandiri A2HUKUMKenotariatan
106Ganjil 2014HUKUM TATA RUANG3.1RM (W89)2HUKUMHukum
107Ganjil 2014HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
108Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.5RM2HUKUMHukum
109Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.52HUKUMHukum
110Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
111Genap 2013PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
112Genap 2013HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
113Genap 2013HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
114Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
115Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5(S68)2HUKUMHukum
116Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
117Genap 2013HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1(S68)2HUKUMHukum
118Genap 2013HUKUM AGRARIA1.82HUKUMHukum
119Genap 2013HUKUM AGRARIA1.42HUKUMHukum
120Genap 2013HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4(S8)3HUKUMHukum
121Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.3RM2HUKUMHukum
122Genap 2013HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA2.32HUKUMHukum
123Ganjil 2013Hukum AgrariaMANDIRI2PascasarjanaMagister Kenotariatan
124Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM (P8)2HUKUMHukum
125Ganjil 2013HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
126Ganjil 2013HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2RM (P8)2HUKUMHukum
127Ganjil 2013HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2(P8)2HUKUMHukum
128Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S9)2HUKUMHukum
129Ganjil 2013HUKUM LINGKUNGAN2.2(S9)2HUKUMHukum
130Ganjil 2013ETIKA PROFESI HUKUM4.8RM2HUKUMHukum
131Ganjil 2013ETIKA PROFESI HUKUM4.82HUKUMHukum
132Genap 2012Pengurusan Hak Atas TanahMANDIRI-A2PascasarjanaMagister Kenotariatan
133Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
134Genap 2012PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
135Genap 2012HUKUM TATA RUANG3.1RM (W8)2HUKUMHukum
136Genap 2012HUKUM TATA RUANG3.1 (W8)2HUKUMHukum
137Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
138Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S68)2HUKUMHukum
139Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
140Genap 2012HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
141Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S8)2HUKUMHukum
142Genap 2012HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
143Genap 2012HUKUM AGRARIA1.8RM (S138)2HUKUMHukum
144Genap 2012HUKUM AGRARIA1.8(S138)2HUKUMHukum
145Genap 2012HUKUM AGRARIA1.4RM (S138)2HUKUMHukum
146Genap 2012HUKUM AGRARIA1.4(S138)2HUKUMHukum
147Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4RM (S8)3HUKUMHukum
148Genap 2012HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
149Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
150Genap 2012HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
151Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
152Ganjil 2012HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
153Ganjil 2012HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.2(P8)2HUKUMHukum
154Ganjil 2012HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0RM(P8)2HUKUMHukum
155Ganjil 2012HUKUM AGRARIAUlang Agraria2HUKUMHukum
156Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.8RM(S138)2HUKUMHukum
157Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.8(S138)2HUKUMHukum
158Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.4RM(S138)2HUKUMHukum
159Ganjil 2012HUKUM AGRARIA2.4(S138)2HUKUMHukum
160Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.1RM2HUKUMHukum
161Genap 2011PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
162Genap 2011HUKUM TATA RUANG3.0RM (W8)2HUKUMHukum
163Genap 2011HUKUM TATA RUANG3.0 (W8)2HUKUMHukum
164Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5RM (S68)2HUKUMHukum
165Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.5 (S68)2HUKUMHukum
166Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1RM (S68)2HUKUMHukum
167Genap 2011HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
168Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.2RM (S8)2HUKUMHukum
169Genap 2011HUKUM LINGKUNGAN2.2 (S8)2HUKUMHukum
170Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARAUlang P.Sila3HUKUMHukum
171Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4RM (S8)3HUKUMHukum
172Genap 2011HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
173Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.7RM2HUKUMHukum
174Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.72HUKUMHukum
175Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.3RM2HUKUMHukum
176Genap 2011HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
177Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0RM(P8)2HUKUMHukum
178Ganjil 2011HUKUM PENGADAAN TANAH4.0(P8)2HUKUMHukum
179Ganjil 2011HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.1(P8)2HUKUMHukum
180Ganjil 2011HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0RM(P8)2HUKUMHukum
181Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.8RM(S138)2HUKUMHukum
182Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.8(S138)2HUKUMHukum
183Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.4RM(S138)2HUKUMHukum
184Ganjil 2011HUKUM AGRARIA2.4(S138)2HUKUMHukum
185Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.1 RM2HUKUMHukum
186Genap 2010PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
187Genap 2010HUKUM TATA RUANG3.0 RM (WPK8)2HUKUMHukum
188Genap 2010HUKUM TATA RUANG3.0 (WPK8)2HUKUMHukum
189Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM (S68)2HUKUMHukum
190Genap 2010HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.1 (S68)2HUKUMHukum
191Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.8 RM (S8)3HUKUMHukum
192Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.8 (S8)3HUKUMHukum
193Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 RM(S8)3HUKUMHukum
194Genap 2010HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4 (S8)3HUKUMHukum
195Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.3 RM2HUKUMHukum
196Genap 2010HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
197Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 RM (PHAN)2HUKUMHukum
198Ganjil 2010HUKUM PENGADAAN TANAH4.0 (PHAN)2HUKUMHukum
199Ganjil 2010HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.1 (PHAN)2HUKUMHukum
200Ganjil 2010HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.0 RM2HUKUMHukum
201Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.4RM2HUKUMHukum
202Ganjil 2010HUKUM AGRARIA2.42HUKUMHukum
203Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.1 RM2HUKUMHukum
204Genap 2009PRAKTEK PERADILAN TUN3.12HUKUMHukum
205Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.2L RM2HUKUMHukum
206Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH2.1L2HUKUMHukum
207Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.2 RM2HUKUMHukum
208Genap 2009HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH2.12HUKUMHukum
209Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1L RM2HUKUMHukum
210Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1L2HUKUMHukum
211Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.1 RM2HUKUMHukum
212Genap 2009HUKUM LINGKUNGAN2.12HUKUMHukum
213Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.4L3HUKUMHukum
214Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.43HUKUMHukum
215Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1L RM3HUKUMHukum
216Genap 2009HUKUM ADMINISTRASI NEGARA1.1 RM3HUKUMHukum
217Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.3L2HUKUMHukum
218Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.32HUKUMHukum
219Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2L RM2HUKUMHukum
220Genap 2009HUKUM ACARA PTUN2.2 RM2HUKUMHukum
221Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.1L RM2HUKUMHukum
222Genap 2009DIKLAT KEMAHIRAN PTUN3.1L2HUKUMHukum
223Ganjil 2009HUKUM PENGADAAN TANAH4.0L2HUKUMHukum
224Ganjil 2009HUKUM PENGADAAN TANAH4.02HUKUMHukum
225Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI & KELURAHAN4.2L2HUKUMHukum
226Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI & KELURAHAN4.1L2HUKUMHukum
227Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.22HUKUMHukum
228Ganjil 2009HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI4.12HUKUMHukum
229Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
230Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.3L2HUKUMHukum
231Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
232Ganjil 2009HUKUM AGRARIA2.32HUKUMHukum
233Ganjil 2006HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum
234Genap 2005HUKUM ANTAR WEWENANG PUBLIKHKA6422HUKUMHukum
235Ganjil 2005HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAHHKA5232HUKUMHukum
236Ganjil 2005HUKUM ADMINISTRASI NEGARAHKA3123HUKUMHukum