Profil Dosen
Nama
FERI AMSARI S.H., M.H
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Status
PNS
Jabatan
Lektor
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
III/b - Penata Muda Tingkat I
Pendidikan
#JenjangGelarNamaJurusanTahun Lulus
1S1S.H.Universitas AndalasIlmu Hukum2004
2S2M.HUniversitas AndalasIlmu Hukum2008
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Implementasi Metode Regulation Impact Assesment (ria) Terhadap Perencanaan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Barat2023Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan
2Permasalahan Hukum Kebijakan Negara Di Tengah Pandemik Covid-192021Sosial Humaniora
3Penataan Ulang Aturan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Menurut Konsep Desentralisasi Asimetris2019Humaniora
4Pemberantasan Kampanye Negatif Di Sumatera Barat Melalui Pendekatan Hukum Pidana Pemilu Dalam Rangka Menyiasati Pilkada Serentak Tahun 20182019Law, Justice, And Law Enforcement
5Pemberantasan Kampanye Negatif Di Sumatera Barat Melalui Pendekatan Hukum Pidana Pemilu Dalam Rangka Menyiasati Pilkada Serentak Tahun 20182018Law, Justice, And Law Enforcement
6Problematika Pemekaran Nagari Di Kabupaten Sijunjung Dilihat Dari Perspektif Hukum2017Law, Justice, And Law Enforcement
7Presidensialisme Dan Lembada Kepresidenan2016Law, Justice, And Law Enforcement
8Permasalahan Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam Kecurangan Pemilihan Umum Presiden Di Mahkamah Konstitusi2024Sosial Humaniora
9Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat2024Hukum, Politik Dan Civil Society
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
No results found.
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
1Perubahan Uud 194520119789797693701Rajawali Pers
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan UmumLareh Law Review 2 (1), 85-95, 20240
2The Challenge Of Utilizing Regulatory Impact Assessment (ria) Method In The Formulation Of Regional Regulations In The Disaster Sector In Dki Jakarta ProvinceE3S Web of Conferences 464, 10004, 20230
3Perbedaan Pandangan Terhadap Pembatasan Hak Dipilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah AgungLareh Law Review 1 (2), 117-127, 20230
4Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas Ham Terhadap Dugaan Pelanggaran Ham Kepada Lembaga NegaraLareh Law Review 1 (1), 34-46, 20230
5Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues And Solutions-1
6B Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara PemiluJurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4 (1), 55-70, 20220
7Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues, And SolutionsRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 121, 20221
8Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu-0
9Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues, And Solutions-0
10Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera BaratJurnal Konstitusi 17 (4), 777-798, 20217
11Beyond The Tsunami Effect: Towards An Understanding Of The Special Autonomy Budget Policy In Reducing Poverty In AcehIOP Conference Series: Earth and Environmental Science 708 (1), 012084, 20213
12Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019Integritas: Jurnal Antikorupsi 7 (1), 57-78, 202120
13Designing An Intra-party Democracy In IndonesiaJ. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 20216
14Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat The Right To Vote For Groups Of Persons With Disabilities In The 2019 General …Jurnal Konstitusi 17 (4), 777-798, 202126
15Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), 57–78-7
16Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera BaratJurnal Konstitusi 17 (1), 1-26, 202053
17Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System In HandlingJurnal Konstitusi 17 (1), 01-26, 202053
18Accountability Dysfunction In Campaign Finance Regulations: A Case Study Of The 2018 Jambi Simultaneous General ElectionsJurnal Bina Praja 12 (2), 225-236, 20206
19Pembaruan Partai Politik Di Indonesia: Demokrasi Internal Partai PolitikIntrans Publishing, 20205
20Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakimbphn. go. id, 6, 20195
21Unconstitutional Authority Of Indonesia's Constitutional Court: The Resolution Of Pilkada Result DisputesElection Law Journal: Rules, Politics, and Policy 18 (3), 297-308, 201919
22Menjerakan Pelaku" Uang Mahar" PemiluIntegritas: Jurnal Antikorupsi 5 (1), 97-110, 20198
23Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019JWP (Jurnal Wacana Politik) 4 (1)2
24Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019Jurnal Wacana Politik 4 (1), 14-29, 201924
25Regulatory Reform In Indonesia: A Legal PerspectiveJakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General of …, 201911
26Menjerakan PelakuKomisi Pemberantasan Korupsi0
27Arti Presidential Threshold Dalam PemiluHukum Online, 20197
28Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah KonstitusiDilansir dari http://feriamsari. wordpress. com/2009/01/29/perubahan …, 20192
29Regulatory Reform In Indonesia A Legal PerspectiveJakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General of …, 20199
30Konferensi Nasional Hukum Tata N Tantangan Menjaga Daulat Rakyat D-0
31Obstruction Of Justice In The Effort To Eradicate Corruption In IndonesiaInternational Journal of Law, Crime and Justice 51, 72-83, 2017100
32Constitutions, Religion And Politics In Asia: Indonesia, Malaysia And Sri LankaCambridge University Press29
33Pengisian Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4094, 20160
34Naskah Akademik Dan Draft Ruu Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat SipilKemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 201513
35Pemilihan Umum Serentak-0
36Perubahan Uud 1945Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan …, 201312
37Kuda Troya Bagi Mk [troy’s Horse Strategy For Demising The Constitutional Court]Kompas, 20133
38Perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945: Perubahan Konstitusi Nkri Melalui Putusan Mahkamah KonstitusiDepok: RajaGrafindo Persada, 20131
39Perubahan Uud 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah KonstitusiRajawali Pers, 201178
40Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah KonstitusiCet2, Rajawali Pers, Jakarta, 20115
41Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)Jakarta dan Sumatera Barat: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum …, 201036
42Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Pemenuhan Tujuan Hukum Dalam Kasus Sekte Al-qiyadahJurnal Yudisial 3 (2), 93-108, 20108
43Satjipto Rahardjo Dalam Jagat Ketertiban Hukum ProgresifJurnal Konstitusi 6 (2), 165-185, 200921
44Masa Depan Mk: Kesesuaian Teori Implementasi[44] JURNAL KONSTITUSI 5 (1)0
45Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah KonstitusiJurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas 1 (1), 107-1343
46Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah KonsitusiJurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas 1 (1), 107-134, 20082
47Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir MkJurnal Konstitusi Pusako FHUA 1 (1), 20087
48Masa Depan Mk: Kesesuaian Teori Dan ImplementasiJurnal Konstitusi 5, 20053
49Masa Depan Mk Kesesuaian Teori Dan ImplementasiJurnal Konstitusi 5, 20053
50Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah KonstitusiCetakan Kedua,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 19455
51Menghambat Laju Judicial Terorism Pada Putusan Mahkamah KonstitusiJurnal Konstitusi 3 (1), 1-240
52Content Material For The Nagari Regulation Based On The Rights Of Origin According To Law 6 Of 2014Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 2730
53Developments In The Formulation Of Regional Regulations In IndonesiaRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 2290
54Desain Pemilu Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/puu-xvii/2019KATA PENGANTAR 2, 1190
55Content Material For The Nagari Regulation Based On The Rights Of Origin According To Law 6 Of 2014Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 273, 00
56Accountability Dysfunction In Campaign Finance Regulations-0
57Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat The Right To Vote For Groups Of Persons With Disabilities In The 2019-0
58Accountability Dysfunction In Campaign Finance Regulations-0
59Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat The Right To Vote For Groups Of Persons With Disabilities In The 2019-0
60Desain Pemilu Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/puu-xvii/2019KATA PENGANTAR 2, 119, 00
61Developments In The Formulation Of Regional Regulations In IndonesiaRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 229, 00
62Menghambat Laju Judicial Terorism Pada Putusan Mahkamah KonstitusiJurnal Konstitusi 3 (1), 1-24, 00
63Malpraktik Dan Korupsi Pemilu Di Indonesia: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu 2019-0
64Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 1 Februari 2023-0
65Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues, And SolutionsRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 121, 01
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
No results found.
Riwayat Mengajar
#SemesterMatakuliahKelasSKSFakultasProgram Studi
1Ganjil 2024PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.92HUKUMHukum
2Ganjil 2024PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.32HUKUMHukum
3Ganjil 2024PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.112HUKUMHukum
4Ganjil 2024POLITIK HUKUM3.6 (ENG)2HUKUMHukum
5Ganjil 2024PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.92HUKUMHukum
6Ganjil 2024ILMU PERUNDANG-UNDANGAN2.8 (S5)2HUKUMHukum
7Ganjil 2024ILMU PERUNDANG-UNDANGAN2.11 (S5)2HUKUMHukum
8Genap 2023PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.2 (W5)2HUKUMHukum
9Genap 2023PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.1 (W5)2HUKUMHukum
10Genap 2023LEMBAGA KEPRESIDENAN4.2 (W5)2HUKUMHukum
11Genap 2023LEMBAGA KEPRESIDENAN4.1 (W5)2HUKUMHukum
12Genap 2023HUKUM TATA NEGARA1.6 (S5) (B.ING)3HUKUMHukum
13Genap 2023HUKUM KONSTITUSI4.2 (W5)2HUKUMHukum
14Genap 2023HUKUM KONSTITUSI4.1 (W5)2HUKUMHukum
15Genap 2023HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.2 (S5) (B.ING)2HUKUMHukum
16Genap 2023HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.11 (S5)2HUKUMHukum
17Genap 2023HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.52HUKUMHukum
18Genap 2023HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.142HUKUMHukum
19Ganjil 2023PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
20Ganjil 2023POLITIK HUKUM3.92HUKUMHukum
21Ganjil 2023POLITIK HUKUM3.3 (B.ING)2HUKUMHukum
22Ganjil 2023PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W5)2HUKUMHukum
23Ganjil 2023PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.82HUKUMHukum
24Ganjil 2023LEMBAGA KEPRESIDENAN4.0 (W5)2HUKUMHukum
25Genap 2022HUKUM TATA NEGARA1.6 (S5)3HUKUMHukum
26Genap 2022HUKUM KONSTITUSI3.0 (WPK-5)2HUKUMHukum
27Genap 2022HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.7 (S5)2HUKUMHukum
28Genap 2022HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.82HUKUMHukum
29Ganjil 2022PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.42HUKUMHukum
30Ganjil 2022POLITIK HUKUM3.92HUKUMHukum
31Ganjil 2022PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W5)2HUKUMHukum
32Ganjil 2022PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.32HUKUMHukum
33Ganjil 2022LEMBAGA KEPRESIDENAN4.0 (W5)2HUKUMHukum
34Genap 2021HUKUM TATA NEGARA1.9 (S5)3HUKUMHukum
35Genap 2021HUKUM KONSTITUSI3.0 (WPK-5)2HUKUMHukum
36Genap 2021HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.7 (S5)2HUKUMHukum
37Genap 2021HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.82HUKUMHukum
38Ganjil 2021PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
39Ganjil 2021POLITIK HUKUM3.92HUKUMHukum
40Ganjil 2021PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W5)2HUKUMHukum
41Ganjil 2021PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.82HUKUMHukum
42Ganjil 2021LEMBAGA KEPRESIDENAN4.0 (W5)2HUKUMHukum
43Genap 2020PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.62HUKUMHukum
44Genap 2020ILMU POLITIK3.0 (P5)2HUKUMHukum
45Genap 2020HUKUM KONSTITUSI3.0 (W5)2HUKUMHukum
46Genap 2020HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.8 (S5)2HUKUMHukum
47Genap 2020HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.72HUKUMHukum
48Ganjil 2020PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
49Ganjil 2020POLITIK HUKUM3.9 (S5)2HUKUMHukum
50Ganjil 2020PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W5)2HUKUMHukum
51Ganjil 2020LEMBAGA KEPRESIDENAN4.0 (W5)2HUKUMHukum
52Genap 2019PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.52HUKUMHukum
53Genap 2019ILMU POLITIK3.0 (P5)2HUKUMHukum
54Genap 2019HUKUM KONSTITUSI3.0 (W5)2HUKUMHukum
55Genap 2019HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.7 (S5)2HUKUMHukum
56Genap 2019HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.82HUKUMHukum
57Ganjil 2019PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
58Ganjil 2019POLITIK HUKUM3.9 (S5)2HUKUMHukum
59Ganjil 2019PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W5)2HUKUMHukum
60Ganjil 2019PANCASILA4.103HUKUMHukum
61Ganjil 2019LEMBAGA KEPRESIDENAN4.0 (W5)2HUKUMHukum
62Genap 2018PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.82HUKUMHukum
63Genap 2018ILMU POLITIK3.0 (P5)2HUKUMHukum
64Genap 2018HUKUM KONSTITUSI3.0 (W5)2HUKUMHukum
65Genap 2018HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.7 (S5)2HUKUMHukum
66Genap 2018HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.82HUKUMHukum
67Ganjil 2018PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
68Ganjil 2018PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W5)2HUKUMHukum
69Ganjil 2018Malpraktek Pemilu3(S2TKP)3ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKILMU KOMUNIKASI
70Ganjil 2018LEMBAGA KEPRESIDENAN4.0 (W5)2HUKUMHukum
71Ganjil 2018ETIKA PROFESI HUKUM4.72HUKUMHukum
72Genap 2017PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.82HUKUMHukum
73Genap 2017ILMU POLITIK3.0 (P5)2HUKUMHukum
74Genap 2017HUKUM KONSTITUSI3.0 (W5)2HUKUMHukum
75Genap 2017HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA1.7 (S5)2HUKUMHukum
76Genap 2017HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.82HUKUMHukum
77Ganjil 2017PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
78Ganjil 2017POLITIK HUKUM3.1 (S5)2HUKUMHukum
79Ganjil 2017PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W5)2HUKUMHukum
80Ganjil 2017ETIKA PROFESI HUKUM4.72HUKUMHukum
81Genap 2016PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.82HUKUMHukum
82Genap 2016ILMU POLITIK3.0 (P6)2HUKUMHukum
83Genap 2016HUKUM KONSTITUSI3.0 (W6)2HUKUMHukum
84Genap 2016HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.72HUKUMHukum
85Ganjil 2016PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
86Ganjil 2016PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA4.0 (W6)2HUKUMHukum
87Ganjil 2016HUKUM LEMBAGA NEGARA2.2 (S6)2HUKUMHukum
88Ganjil 2016ETIKA PROFESI HUKUM4.62HUKUMHukum
89Genap 2015PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.82HUKUMHukum
90Genap 2015ILMU POLITIK3.0 (P6)2HUKUMHukum
91Genap 2015HUKUM KONSTITUSI3.0 (W6)2HUKUMHukum
92Genap 2015HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.72HUKUMHukum
93Ganjil 2015PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI3.22HUKUMHukum
94Ganjil 2015LEMBAGA KEPRESIDENAN4.2 (W6)2HUKUMHukum
95Ganjil 2015HUKUM LEMBAGA NEGARA2.2 (S6)2HUKUMHukum
96Ganjil 2015HUKUM LEMBAGA NEGARA2.10 (S6)2HUKUMHukum
97Ganjil 2015ETIKA PROFESI HUKUM4.72HUKUMHukum
98Genap 2014PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA3.2RM (W6)2HUKUMHukum
99Genap 2014PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA3.2 (W6)2HUKUMHukum
100Genap 2014HUKUM KONSTITUSI3.2RM (W6)2HUKUMHukum
101Genap 2014HUKUM KONSTITUSI3.2 (W6)2HUKUMHukum
102Genap 2014HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI2.112HUKUMHukum
103Genap 2012KONSEPSI NEGARA HUKUM2.6RM2HUKUMHukum
104Genap 2012KONSEPSI NEGARA HUKUM2.62HUKUMHukum
105Genap 2012KONSEPSI NEGARA HUKUM2.2RM2HUKUMHukum
106Genap 2012KONSEPSI NEGARA HUKUM2.22HUKUMHukum
107Genap 2012HUKUM TATA NEGARA1.6RM (S6)3HUKUMHukum
108Genap 2012HUKUM TATA NEGARA1.6 (S6)3HUKUMHukum
109Genap 2012HUKUM KONSTITUSI3.2RM (W6)2HUKUMHukum
110Genap 2012HUKUM KONSTITUSI3.2 (W6)2HUKUMHukum
111Ganjil 2012PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.3RM2HUKUMHukum
112Ganjil 2012PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.32HUKUMHukum
113Ganjil 2012PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI4.0RM(P6)2HUKUMHukum
114Ganjil 2012PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI4.0(P6)2HUKUMHukum
115Ganjil 2012POLITIK HUKUM3.8RM(S6)2HUKUMHukum
116Ganjil 2012POLITIK HUKUM3.8(S6)2HUKUMHukum
117Ganjil 2012POLITIK HUKUM3.4RM(S6)2HUKUMHukum
118Ganjil 2012POLITIK HUKUM3.4(S6)2HUKUMHukum
119Ganjil 2012KEKUASAAN KEHAKIMAN4.0RM(W6)2HUKUMHukum
120Ganjil 2012KEKUASAAN KEHAKIMAN4.0(W6)MLM2HUKUMHukum
121Ganjil 2012KEKUASAAN KEHAKIMAN4.0(W6)2HUKUMHukum
122Ganjil 2012HUKUM LEMBAGA NEGARA2.6RM(S6)2HUKUMHukum
123Ganjil 2012HUKUM LEMBAGA NEGARA2.6(S6)2HUKUMHukum
124Ganjil 2012HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA 2.8RM2HUKUMHukum
125Ganjil 2012HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA 2.4RM2HUKUMHukum
126Ganjil 2012HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA2.82HUKUMHukum
127Ganjil 2012HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA2.42HUKUMHukum
128Ganjil 2012HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN4.0RM(W6)2HUKUMHukum
129Ganjil 2012HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN4.0(W6)2HUKUMHukum
130Genap 2011LEMBAGA PERWAKILAN3.2RM (W6)2HUKUMHukum
131Genap 2011LEMBAGA PERWAKILAN3.0RM (W6) Limau Manis2HUKUMHukum
132Genap 2011LEMBAGA PERWAKILAN3.0 (W6)2HUKUMHukum
133Genap 2011KONSEPSI NEGARA HUKUM2.6RM2HUKUMHukum
134Genap 2011KONSEPSI NEGARA HUKUM2.62HUKUMHukum
135Genap 2011KONSEPSI NEGARA HUKUM2.2RM2HUKUMHukum
136Genap 2011KONSEPSI NEGARA HUKUM2.22HUKUMHukum
137Genap 2011HUKUM TATA NEGARA1.6RM (S6)3HUKUMHukum
138Genap 2011HUKUM TATA NEGARA1.6 (S6)3HUKUMHukum
139Genap 2011HUKUM KONSTITUSI3.2RM (W6)2HUKUMHukum
140Genap 2011HUKUM KONSTITUSI3.0 (W6)2HUKUMHukum
141Ganjil 2011PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.3RM2HUKUMHukum
142Ganjil 2011PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN3.32HUKUMHukum
143Ganjil 2011PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI4.0RM(P6)2HUKUMHukum
144Ganjil 2011PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI4.0(P6)2HUKUMHukum
145Ganjil 2011POLITIK HUKUM3.4RM(S6)2HUKUMHukum
146Ganjil 2011POLITIK HUKUM3.4(S6)2HUKUMHukum
147Ganjil 2011KEKUASAAN KEHAKIMAN4.0RM(W6)2HUKUMHukum
148Ganjil 2011KEKUASAAN KEHAKIMAN4.0(W6)2HUKUMHukum
149Ganjil 2011HUKUM LEMBAGA NEGARA2.6RM(S6)2HUKUMHukum
150Ganjil 2011HUKUM LEMBAGA NEGARA2.6(S6)2HUKUMHukum
151Ganjil 2011HUKUM LEMBAGA NEGARA2.2RM(S6)2HUKUMHukum
152Ganjil 2011HUKUM LEMBAGA NEGARA2.2(S6)2HUKUMHukum
153Ganjil 2011HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA 2.8RM2HUKUMHukum
154Ganjil 2011HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA 2.4RM2HUKUMHukum
155Ganjil 2011HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA2.82HUKUMHukum
156Ganjil 2011HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA2.42HUKUMHukum
157Ganjil 2011HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN4.0RM(W6)2HUKUMHukum
158Ganjil 2011HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN4.0(W6)2HUKUMHukum
159Genap 2010LEMBAGA PERWAKILAN3.1 RM (WPK6)2HUKUMHukum
160Genap 2010KONSEPSI NEGARA HUKUM2.2 RM2HUKUMHukum
161Genap 2010KONSEPSI NEGARA HUKUM2.22HUKUMHukum
162Genap 2010HUKUM TATA NEGARA1.6 RM (S6)3HUKUMHukum
163Genap 2010HUKUM TATA NEGARA1.6 (S6)3HUKUMHukum
164Genap 2010HUKUM KONSTITUSI3.0 (WPK6)2HUKUMHukum
165Ganjil 2010PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI4.0 RM (PHTN)2HUKUMHukum
166Ganjil 2010PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI4.0 (PHTN)2HUKUMHukum
167Ganjil 2010POLITIK HUKUM3.4 RM2HUKUMHukum
168Ganjil 2010POLITIK HUKUM3.42HUKUMHukum
169Ganjil 2010KEKUASAAN KEHAKIMAN4.0 RM (WPK6)2HUKUMHukum
170Ganjil 2010KEKUASAAN KEHAKIMAN4.0 (WPK6)2HUKUMHukum
171Ganjil 2010HUKUM LEMBAGA NEGARA2.2RM2HUKUMHukum
172Ganjil 2010HUKUM LEMBAGA NEGARA2.22HUKUMHukum
173Ganjil 2010HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA 2.4RM2HUKUMHukum
174Ganjil 2010HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA2.42HUKUMHukum