Profil Dosen
Nama
Feri Amsari, S.H., M.H
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Status
PNS
Jabatan
Lektor
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
III/b - Penata Muda Tingkat I
Pendidikan
#JenjangGelarNamaJurusanTahun Lulus
1S1S.H.Universitas AndalasIlmu Hukum2004
2S2M.HUniversitas AndalasIlmu Hukum2008
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Implementasi Metode Regulation Impact Assesment (ria) Terhadap Perencanaan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Barat2023Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan
2Permasalahan Hukum Kebijakan Negara Di Tengah Pandemik Covid-192021Sosial Humaniora
3Penataan Ulang Aturan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Menurut Konsep Desentralisasi Asimetris2019Humaniora
4Pemberantasan Kampanye Negatif Di Sumatera Barat Melalui Pendekatan Hukum Pidana Pemilu Dalam Rangka Menyiasati Pilkada Serentak Tahun 20182019Law, Justice, And Law Enforcement
5Pemberantasan Kampanye Negatif Di Sumatera Barat Melalui Pendekatan Hukum Pidana Pemilu Dalam Rangka Menyiasati Pilkada Serentak Tahun 20182018Law, Justice, And Law Enforcement
6Problematika Pemekaran Nagari Di Kabupaten Sijunjung Dilihat Dari Perspektif Hukum2017Law, Justice, And Law Enforcement
7Presidensialisme Dan Lembada Kepresidenan2016Law, Justice, And Law Enforcement
8Permasalahan Alat Bukti Dan Pembuktian Dalam Kecurangan Pemilihan Umum Presiden Di Mahkamah Konstitusi2024Sosial Humaniora
9Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat2024Hukum, Politik Dan Civil Society
10Implikasi Perubahan Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Antar Lembaga2025Hukum, Politik Dan Civil Society
11Konstitusionalitas Badan Pengelola Investasi (bpi) Danantara Dalam Sistem Ketatanegaraan: Studi Perbandingan Indonesia, Malaysia, Dan Singapura.2025Hukum, Politik Dan Civil Society
12Gagasan Penerapan Prinsip Purcell Dalam Melarang Pengubahan Peraturan Dan Kebijakan Pemilu Pada Pemilihan Presiden Dan Pemilu Kepala Daerah2025Hukum, Politik Dan Civil Society
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Bagi Masyarakat Nagari Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok2025PENGABDIAN DEPARTEMEN/PRODI 2025
2Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Bagi Masyarakat Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok2025PENGABDIAN DEPARTEMEN/PRODI 2025
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
1Perubahan Uud 194520119789797693701Rajawali Pers
Publikasi Scopus
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan UmumLareh Law Review 2 (1), 85-95, 20240
2The Challenge Of Utilizing Regulatory Impact Assessment (ria) Method In The Formulation Of Regional Regulations In The Disaster Sector In Dki Jakarta ProvinceE3S Web of Conferences 464, 10004, 20230
3Perbedaan Pandangan Terhadap Pembatasan Hak Dipilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah AgungLareh Law Review 1 (2), 117-127, 20230
4Efektifitas Pemberian Hasil Rekomendasi Penyelidikan Komnas Ham Terhadap Dugaan Pelanggaran Ham Kepada Lembaga NegaraLareh Law Review 1 (1), 34-46, 20230
5Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues And Solutions-1
6B Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara PemiluJurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 4 (1), 55-70, 20220
7Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues, And SolutionsRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 121, 20221
8Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu-0
9Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues, And Solutions-0
10Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera BaratJurnal Konstitusi 17 (4), 777-798, 20217
11Beyond The Tsunami Effect: Towards An Understanding Of The Special Autonomy Budget Policy In Reducing Poverty In AcehIOP Conference Series: Earth and Environmental Science 708 (1), 012084, 20213
12Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019Integritas: Jurnal Antikorupsi 7 (1), 57-78, 202118
13Designing An Intra-party Democracy In IndonesiaJ. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 20216
14Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat The Right To Vote For Groups Of Persons With Disabilities In The 2019 General …Jurnal Konstitusi 17 (4), 777-798, 202126
15Malpraktik Pemilu Dan Korupsi: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu Indonesia 2019. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), 57–78-7
16Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera BaratJurnal Konstitusi 17 (1), 1-26, 202055
17Sistem Keadilan Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 Di Sumatera Barat Electoral Justice System In HandlingJurnal Konstitusi 17 (1), 01-26, 202055
18Accountability Dysfunction In Campaign Finance Regulations: A Case Study Of The 2018 Jambi Simultaneous General ElectionsJurnal Bina Praja 12 (2), 225-236, 20206
19Pembaruan Partai Politik Di Indonesia: Demokrasi Internal Partai PolitikIntrans Publishing, 20206
20Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakimbphn. go. id, 6, 20195
21Unconstitutional Authority Of Indonesia's Constitutional Court: The Resolution Of Pilkada Result DisputesElection Law Journal: Rules, Politics, and Policy 18 (3), 297-308, 201919
22Menjerakan Pelaku" Uang Mahar" PemiluIntegritas: Jurnal Antikorupsi 5 (1), 97-110, 20198
23Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019JWP (Jurnal Wacana Politik) 4 (1)2
24Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019Jurnal Wacana Politik 4 (1), 14-29, 201924
25Regulatory Reform In Indonesia: A Legal PerspectiveJakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General of …, 201911
26Menjerakan PelakuKomisi Pemberantasan Korupsi0
27Arti Presidential Threshold Dalam PemiluHukum Online, 20197
28Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah KonstitusiDilansir dari http://feriamsari. wordpress. com/2009/01/29/perubahan …, 20192
29Regulatory Reform In Indonesia A Legal PerspectiveJakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General of …, 20199
30Konferensi Nasional Hukum Tata N Tantangan Menjaga Daulat Rakyat D-0
31Obstruction Of Justice In The Effort To Eradicate Corruption In IndonesiaInternational Journal of Law, Crime and Justice 51, 72-83, 2017100
32Constitutions, Religion And Politics In Asia: Indonesia, Malaysia And Sri LankaCambridge University Press29
33Pengisian Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/4094, 20160
34Naskah Akademik Dan Draft Ruu Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat SipilKemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 201514
35Pemilihan Umum Serentak-0
36Perubahan Uud 1945Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan …, 201312
37Kuda Troya Bagi Mk [troy’s Horse Strategy For Demising The Constitutional Court]Kompas, 20133
38Perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945: Perubahan Konstitusi Nkri Melalui Putusan Mahkamah KonstitusiDepok: RajaGrafindo Persada, 20131
39Perubahan Uud 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah KonstitusiRajawali Pers, 201178
40Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah KonstitusiCet2, Rajawali Pers, Jakarta, 20115
41Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)Jakarta dan Sumatera Barat: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum …, 201036
42Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Pemenuhan Tujuan Hukum Dalam Kasus Sekte Al-qiyadahJurnal Yudisial 3 (2), 93-108, 20108
43Satjipto Rahardjo Dalam Jagat Ketertiban Hukum ProgresifJurnal Konstitusi 6 (2), 165-185, 200921
44Masa Depan Mk: Kesesuaian Teori Implementasi[44] JURNAL KONSTITUSI 5 (1)0
45Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah KonstitusiJurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas 1 (1), 107-1343
46Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Mahkamah KonsitusiJurnal Konstitusi PUSaKO Universitas Andalas 1 (1), 107-134, 20082
47Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir MkJurnal Konstitusi Pusako FHUA 1 (1), 20087
48Masa Depan Mk: Kesesuaian Teori Dan ImplementasiJurnal Konstitusi 5, 20053
49Masa Depan Mk Kesesuaian Teori Dan ImplementasiJurnal Konstitusi 5, 20053
50Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah KonstitusiCetakan Kedua,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 19455
51Menghambat Laju Judicial Terorism Pada Putusan Mahkamah KonstitusiJurnal Konstitusi 3 (1), 1-240
52Content Material For The Nagari Regulation Based On The Rights Of Origin According To Law 6 Of 2014Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 2730
53Developments In The Formulation Of Regional Regulations In IndonesiaRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 2290
54Desain Pemilu Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/puu-xvii/2019KATA PENGANTAR 2, 1190
55Content Material For The Nagari Regulation Based On The Rights Of Origin According To Law 6 Of 2014Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 273, 00
56Accountability Dysfunction In Campaign Finance Regulations-0
57Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat The Right To Vote For Groups Of Persons With Disabilities In The 2019-0
58Accountability Dysfunction In Campaign Finance Regulations-0
59Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat The Right To Vote For Groups Of Persons With Disabilities In The 2019-0
60Desain Pemilu Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/puu-xvii/2019KATA PENGANTAR 2, 119, 00
61Developments In The Formulation Of Regional Regulations In IndonesiaRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 229, 00
62Menghambat Laju Judicial Terorism Pada Putusan Mahkamah KonstitusiJurnal Konstitusi 3 (1), 1-24, 00
63Malpraktik Dan Korupsi Pemilu Di Indonesia: Analisis Terhadap Proses Penghitungan Dan Rekapitulasi Pada Pemilu 2019-0
64Mimbar Keadilan Volume 16 Nomor 1 Februari 2023-0
65Structuring The Laws And Regulations In Indonesia: Issues, And SolutionsRegulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 121, 01
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
No results found.