Profil Dosen
Nama
Delfina Gusman, S.H., M.H
Jenis Kelamin
Perempuan
Status
PNS
Jabatan
Lektor Kepala
Unit
Ilmu Hukum
Fakultas
FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol
IV/c - Pembina Utama Muda
Pendidikan
#JenjangGelarNamaJurusanTahun Lulus
1S1S.H.Universitas AndalasIlmu Hukum2004
2S2M.HUniversitas AndalasIlmu Hukum2006
Penelitian
#JudulTahunJenis/Hasil Karya Ilmiah~
1Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabuilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Pemerintahan Daerah Kota Padang2021Soshum
2Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Akibat Dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (ktun) Yang Merugikan Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara2020Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan
3Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berintegritas Di Indonesia2019Law, Justice, And Law Enforcement
4Efektifitas Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (bpjs) Ketenagakerjaan Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Di Propinsi Sumatera Barat2018Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (kecil)
5Efektifitas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak Di Sumatera Barat2018Law, Justice, And Law Enforcement
6Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/puu-xi/20132016Law, Justice, And Law Enforcement
7Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional ( Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara )2016Law, Justice, And Law Enforcement
8Pengaruh Model Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja ( Juvenile Delinquency) Serta Penanggulangannya Di Sumatera Barat2016
9Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional( Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara )2016
10Pengaruh Model Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja ( Juvenile Delinquency) Serta Penanggulangannya Di Sumatera Barat2015
11Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang - Undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional( Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara )2015
12Model Kebijakan Penanggulan Kenakalan Remaja ( Juvenile Delinquency) Di Sumatera Barat2013
13Pembaharuan Hukum Melalui Putusan Mahkamah Syar’iyah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia)2013
14Politik Hukum Terhadap Pengaturan Sahabat Pengadilan (amicus Curiae) Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi2024Sosial Humaniora
15Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/puu-xxii/2024 Dikaitkan Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Masih Tersisa Periode Jabatannya2024Hukum, Politik Dan Civil Society
16Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/puu-xxii/2024 Dikaitkan Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Masih Tersisa Periode Jabatannya2024Hukum, Politik Dan Civil Society
17Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/puu-xxii/2024 Dikaitkan Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Masih Tersisa Periode Jabatannya2024Hukum, Politik Dan Civil Society
18Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/puu-xxii/2024 Dikaitkan Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Masih Tersisa Periode Jabatannya2024Hukum, Politik Dan Civil Society
19Konsepsi Tentang Kebijakan Hukum Terbuka (open Legal Policy) Pembentuk Undang-undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/puu-xxii/20242025Hukum, Politik Dan Civil Society
Pengabdian
#JudulTahunJenis Pengabdian
1Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Bagi Masyarakat Nagari Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok2025PENGABDIAN DEPARTEMEN/PRODI 2025
2Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Bagi Masyarakat Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok2025PENGABDIAN DEPARTEMEN/PRODI 2025
Buku
#JudulTahunISBNPenerbit
1Hukum Dan Hak Asasi Manusia20229786233723602Rajawali Pers
2Ilmu Negara20159786028821865Andalas University Press
Publikasi Scopus
#JudulNama JurnalVolumeHalamanTanggal Publikasi
No results found.
Publikasi WoS
#JudulNama JurnalHalamanTahunDikutip
No results found.
Publikasi GS
#JudulNama JurnalDikutip
1Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/puu-xxi/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Di IndonesiaUNES Journal of Swara Justisia 7 (4), 1374-1382, 20242
2Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang DisabilitasJurnal JURISTIC 4 (03), 202410
3Menguji Kenegarawanan Hakim Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/puu-xxi/2023Nagari Law Review 7 (2), 430-439, 20243
4The Strong Influence Of Nepotism On Corruption On The Buying Of Positions In The Reason Of GovernmentJournal of Law, Politic and Humanities 4 (3), 239-246, 20242
5Pembentukan Undang-undang Secara Elektronik Dalam Sistem Perundang-undangan Di IndonesiaJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 4 (3), 329-336, 20240
6Konfigurasi Politik Uu Cipta Kerja, Dan Implementasi Putusan Mk Nomor 35/puu-x/2012: Masa Depan Kedaulatan Atas Penguasaan Hutan AdatNagari Law Review 7 (3), 592-605, 20242
7Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pra Amandemen Dan Pasca Amandemen KonstitusiUnes Journal of Swara Justisia 8 (2), 404-416, 20244
8Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-undang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Kebutuhan Hukum MasyarakatUNES Journal of Swara Justisia 6 (4), 368-382, 20236
9Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi SubstantifUNES Law Review 5 (3), 847-862, 20234
10Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di IndonesiaUNES Journal of Swara Justisia 7 (1), 208-219, 202314
11Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di IndonesiaUIR Law Review 6 (2022), 90-98, 20230
12Keadilan Dalam Perspektif KonstitusionalismeUnes Journal of Swara Justisia 7 (1), 284-293, 20232
13Public Participation In Legislation (legal Comparation Studies In Indonesia, South Africa, And United State)Nagari Law Review 6 (2), 133-145, 20239
14Constitutional Design Of Strengthening Dpr Role In Forming, Changing, And Dissolving State Ministries In The Constitutional ViewsNagari Law Review 6 (2), 102-119, 20231
15Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme ImpeachmentUNES Law Review 5 (4), 2078-2089, 20233
16External Supervision System Reform In The State Police Of The Republic Of IndonesiaJurnal Dinamika Hukum 23 (1), 214-231, 20233
17Rekonstruksi Hukum Terhadap Kebijakan Penyelenggara Pemerintahan Nagari Dalam Masyarakat Heterogen Di Sumatera Barat (studi Pada Nagari Gagut Di Kabupaten Agam)University Of Bengkulu Law Journal 8 (1), 15-34, 20230
18Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Cita HukumUnes Journal of Swara Justisia 7 (2), 836-844, 20232
19Handling Criminal Cases Of Corruption Involving Active Indonesian National Army (tni) SoldiersJournal of Law, Politic and Humanities 3 (4), 392-402, 20233
20Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/puu-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan KembaliUnes Journal of Swara Justisia 7 (3), 1125-1134, 20233
21Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum DemokratisJurnal Legislasi Indonesia 20 (3), 2017.421-446, 20232
22External Supervision System Reform In The State Of The Republic Of IndonesiaJurnal Dinamika Hukum 23 (1), 214-231, 20234
23Age Limitations For Presidential And Vice Presidential Candidates Post Constitutional Court Ruling Number 90/puu-xxi/2023 A Democratic PerspectiveJurnal Hukum dan Peradilan 12 (3), 607-628, 20233
24The Characteristic Of Syar’iyah Court Decision Into Unitary State Of The Republic Of Indonesia (syar’iyah Court Regional Cases Of Nanggroe Aceh Darussalam Province)Riau Law Journal 7 (1), 98-113, 20231
25Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945UNES Law Review 5 (2), 497-508, 20224
26Hukum Dan Hak Asasi Manusia-5
27Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang DisabilitasRiau Law Journal 6 (2), 231-245, 202213
28Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian InternasionalUIR Law Review 5 (1), 76-88, 20213
29Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019UIR Law Review 5 (2), 68-79, 20212
30Penghubung Komisi Yudisial Sebagai Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku HakimCommunication Quarterly 14 (3), 335-344, 20214
31Moralitas Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hukum MasyarakatNagari Law Review 4 (2), 200-209, 20212
32Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha NegaraRiau Law Journal 5 (2), 161-178, 20214
33Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRajawali Pers, 20219
34Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional: Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata NegaraUIR Law Review 5 (1), 76-88, 20215
35Mengkaji Ulang Gagasan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum Di IndonesiaNagari Law Review 3 (2), 70-83, 20201
36Health Facility Licensing DisputeUnnes Law Journal 6 (1), 97-118, 20200
37Tumpah Tindih Dalam Proses Perizinan Klinik Pratama Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota PadangUnes Law Review 1 (2), 148-156, 20182
38Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak-sadayuang (jk-ss) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di …Jurnal Warta Pengabdian Andalas 23 (3), 13-130
39Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak-sadayuang (jk-ss) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat Di …Warta Pengabdian Andalas 23 (3), 13-13, 20160
40Ilmu NegaraAndalas University Press 1, 128, 20150
41Problematika Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia[10] JURNAL ILMU HUKUM YUSTISIA: UNIVERSITAS ANDALAS 19 (1)1
42Kedudukan Ketetapan Mpr Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganJurnal Dinamika Hukum 12 (3), 437-447, 20123
43Problematikan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di IndonesiaJurnal Yustisia 19 (1)2
44Problematika Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di IndonesiaJurnal Yustisia 19 (1), 20122
45Urgensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang BaikMasalah-Masalah Hukum 40 (3), 297-304, 201116
46Independensi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”Jurnal Normative 2 (1), 20102
47Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapMasalah-Masalah Hukum 39 (3), 221-230, 201012
48Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Yang Telah Berkekuatan Hukum TetapMasalah-Masalah Hukum 39 (3), 225, 20103
49Kajian Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Di IndonesiaJurnal Media Hukum 3 (5), 35829, 20090
50Kajian Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Di Indonesia Romi-0
51Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Sulit Air, Kecamatan X, Koto Diatas, Kabupaten Solok-0
52Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Sulit Air, Kecamatan X, Koto Diatas, Kabupaten Solok-0
53Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha NegaraRiau Law Journal 5 (2), 161-1780
54Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha NegaraRiau Law Journal 5 (2), 161-178, 02
55Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) Dalam Sistem Ketatanegaraan IndonesiaJurnal Hukum R espublica, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 12, 03
56Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang DisabilitasRiau Law Journal 6 (2), 231-245, 00
57The Characteristic Of Syar’iyah Court Decision Into Unitary State Of The Republic Of Indonesia (syar’iyah Court Regional Cases Of Nanggroe Aceh Darussalam Province)Riau Law Journal 7 (1), 98-113, 01
58Amandemen Terhadap Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 Berkaitan Dengan Ratifikasi Perjanjian Internasional (perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara)-1
59Konstitusionalitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 10, 21-36, 02
60The Urgency Of Eliminating The Norms" The Indonesia Army Are Prohibited From Doing Business" Through The Drafting Of A Indonesia Army Law Based On A Human Rights PerspectiveEkasakti Journal of Law and Justice 2 (1), 61-70, 20240
61Konstitusionalitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU-XVIII/2020. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan …, 20231
62The Characteristic Of Syar’iyah Court Decision Into Unitary State Of The Republic Of Indonesia: Syar’iyah Court Regional Cases Of Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceRiau Law Journal 7 (1), 98-113, 20231
63Nagari Law Review-0
64Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi Dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan NegaraUnes Journal of Swara Justisia 8 (3), 655-665, 20242
65Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/puu-xxii/2024 Dikaitkan Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Masih Tersisa Periode Jabatannya.Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) 5 (1), 20240
66Cita Hukum Dalam Lingkup Hubungan Masyarakat Dan Negara.Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) 5 (1), 20240
67Konstitusionalitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/puu-xviii/2020-1
68Pembentukan Undang-undang Secara Elektronik Dalam Sistem Perundang-undangan Di Indonesia.Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) 4 (3), 20240
69Perbandingan Sistem Kepartaian Dan Sistem Kepemiluan Indonesia-amerika Serikat Dalam Penyederhanaan Partai PolitikLareh Law Review 2 (2), 161-180, 20240
70Independen Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan IndonesiaJurnal Normative 2 (1), 20102
71Nagari Law ReviewLaw Review 8 (2), 394-401, 00
72The Characteristic Of Syar’iyah Court Decision Into Unitary State Of The Republic Of Indonesia: Syar’iyah Court Regional Cases Of Nanggroe Aceh Darussalam ProvinceRiau Law Journal 7 (1), 98-113, 01
Paten/HKI
#KategoriJudulPemegang Hak PatenTanggal PublikasiNomor Publikasi
No results found.