Direktori Dosen Unand

Profil Dosen

Nama	CHARLES SIMABURA S.H.
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Status	PNS
Jabatan	Lektor Kepala
Unit	Ilmu Hukum
Fakultas	FAKULTAS HUKUM
Pangkat/Gol	IV/a - Pembina

Pendidikan

#	Jenjang	Gelar	Nama	Jurusan	Tahun Lulus
1	S1	S.H.	Universitas Andalas	Ilmu Hukum	2004
2	S2	(not set)	Universitas Andalas	Ilmu Hukum	2009
3	S3	PhD	Universitas Indonesia	Ilmu Hukum	2023

Penelitian

#	Judul	Tahun	Jenis/Hasil Karya Ilmiah~
1	Implementasi Metode Regulation Impact Assesment (ria) Terhadap Perencanaan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Di Provinsi Sumatera Barat	2023	Sosial Humaniora, Seni Budaya Dan Pendidikan
2	Penataan Ulang Aturan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Menurut Konsep Desentralisasi Asimetris	2019	Humaniora
3	Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 Puu-xiii/2015 Dan Putusan NomorÂ 56/puu-xiv/2016	2018	Law, Justice, And Law Enforcement
4	Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Barat	2016	Law, Justice, And Law Enforcement
5	Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Azas Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Di Propinsi Sumatera Barat.	2016
6	Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Barat	2016
7	Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Azas Pemerintahan Yang Baik (good Governance) Di Propinsi Sumatera Barat.	2015
8	Implementasi Penyertaan Naskah Akademik Dalam Rancangan Peraturan Daerah Di Beberapa Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	2013
9	Studi Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu Melalui Mekanisme Yudisial Dan Non- Yudisial Oleh Pemerintah Indonesia Dan Studi Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masa Lalu	2024	Sosial Humaniora
10	Model Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Negara Pada Masa Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024	2024	Sosial Humaniora
11	Penyelesaian Pelanggaran Ham Melalui Mekanisme Yudisial Dan Non-yudisial Di Belanda Dan Indonesia	2024	Sosial Humaniora

Pengabdian

#	Judul	Tahun	Jenis Pengabdian
No results found.

Buku

#	Judul	Tahun	ISBN	Penerbit
1	Peraturan Menteri : Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan Uud Nri 1945	2022	9786233727013	Rajawali Pers
2	Parlemen	2011	9789797693657	Rajawali Press

Publikasi Scopus

#	Judul	Nama Jurnal	Volume	Halaman	Tanggal Publikasi
1	Ministerial Authority In Formulating Regulations Related To Presidential Lawmaking Doctrine	Constitutional Review	9	297-331	1 January 2023
2	The Challenge Of Utilizing Regulatory Impact Assessment (ria) Method In The Formulation Of Regional Regulations In The Disaster Sector In Dki Jakarta Province	E3S Web of Conferences	464	-	18 December 2023
3	Observing Bupati Leadership On Peatlands Protection At The Tanjung Jabung Timur Regency	E3S Web of Conferences	464	-	18 December 2023
4	Non-delegation Doctrine Of Presidential Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America	Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues	24	1-10	1 June 2021

Publikasi WoS

#	Judul	Nama Jurnal	Halaman	Tahun	Dikutip
No results found.

Publikasi GS

#	Judul	Nama Jurnal	Dikutip
1	The Law Development In Indonesia Under Soekarno’s Presidency (1950-1966) And New Order Regime (1966-1990) And Its Relevance To National Law Development	IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement, 13-25, 2024	0
2	Politik Hukum Batas Minimum Usia Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/puu-xv/2017	Lareh Law Review 2 (1), 58-72, 2024	1
3	Pendampingan Pembentukan Peraturan Nagari Di Nagari Panampuang Kabupaten Agam	Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian 4 (1), 9-18, 2023	0
4	The Challenge Of Utilizing Regulatory Impact Assessment (ria) Method In The Formulation Of Regional Regulations In The Disaster Sector In Dki Jakarta Province	E3S Web of Conferences 464, 10004, 2023	0
5	Observing Bupati Leadership On Peatlands Protection At The Tanjung Jabung Timur Regency	E3S Web of Conferences 464, 10002, 2023	0
6	Ministerial Authority In Formulating Regulations Related To Presidential Lawmaking Doctrine	Const. Rev. 9, 297, 2023	3
7	Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila	Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12 (3), 2023	8
8	Pembaharuan Kementerian Negara Di Indonesia	Nagari Law Review 7 (2023), 279-292, 2023	0
9	Implementasi Prinsip Ultra Vires Di Indonesia, Inggris, Jerman, Singapura, Dan Australia	UNES Law Review 6 (2), 4762-4767, 2023	1
10	Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-undang Di Indonesia	Jurnal Konstitusi & Demokrasi 2 (1), 4, 2022	1
11	Politisasi Senat Akademik Dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan Dan Perilaku Korupsi Di Perguruan Tinggi	Integritas: Jurnal Antikorupsi 7 (2), 373-391, 2021	3
12	The Antara And Tempo Media’s Framing Strategy Differences In Framing The Omnibus Law Ratification Issue	Ranah: Jurnal Kajian Bahasa 10 (2), 434-442, 2021	1
13	Non-delegation Doctrine Of Presidential Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America	J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021	0
14	The Criminal Settlement Through Customary Law From Restorative Justice Perspective	J. Legal Ethical & Regul. Isses 24, 1, 2021	9
15	Laporan Studi Dokumen Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-undang Dan Ruang Partisipasi Publik	Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2021	5
16	Over-delegasi Kuasa Legislasi Presiden	Artikel Opini Kompas, 2020	0
17	Community Participation In Regional Regulation Number 8 Of 2009 Concerning Non-smoking And Non-smoking Areas In The Padang Panjang City	International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 7 (3Â …, 2020	0
18	Regulatory Reform In Indonesia: A Legal Perspective	Jakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General ofÂ …, 2019	11
19	Regulatory Reform In Indonesia A Legal Perspective	Jakarta: Hanns Seidel Foundation in cooperation with Directorate General ofÂ …, 2019	9
20	Indonesian National Development Planning System Based On State Policy Guidelines (gbhn): A Return To The Future?	International Journal of Law Reconstruction 2 (1), 31-40, 2018	5
21	Obstruction Of Justice In The Effort To Eradicate Corruption In Indonesia	International Journal of Law, Crime and Justice 51, 72-83, 2017	100
22	Penafsiran Unsur" Bertentangan Dengan Kewajiban" Dalam Tindak Pidana Korupsi	Jurnal Yudisial 3 (1), 31-41, 2017	1
23	The Importance Of Village Government Law Renewal And Its Implications To Nagari Governance In West Sumatera	Jurnal Dinamika Hukum 16 (3), 280-286, 2017	3
24	Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak-sadayuang (jk-ss) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat DiÂ …	Jurnal Warta Pengabdian Andalas 23 (3), 13-13	0
25	Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak-sadayuang (jk-ss) Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan Masyarakat DiÂ …	Warta Pengabdian Andalas 23 (3), 13-13, 2016	0
26	Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen	Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada, 2016	7
27	Obstruction Of Justice, Tindak Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi	Jakarta: Themis Books, 2015	4
28	Pemilihan Umum Serentak	-	0
29	Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-undang	Jurnal Konstitusi 11 (1), 18-42, 2014	39
30	Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah Dan Sistemnya	RajaGrafindo Persada, 2011	25
31	Konstitusionalitas Pembatalanperaturan Daerah Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri	Jurnal Konstitusi, PUSaKO FH-UA 4 (1), 137-162, 2011	4
32	Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)	Jakarta dan Sumatera Barat: Pusat Studi Konstitusi Fakultas HukumÂ …, 2010	36
33	Penafsiran Unsur" Bertentangan Dengan Kewajiban" Dalam Tindak Pidana Korupsi	Jurnal Yudisial 3 (1), 31-41, 2010	1
34	Membangun Sinergi Dalam Pengawasan Hakim	Jurnal Konstitusi 6 (2), 43-62, 2009	10
35	Akuntabilitas Rekruitmen Calon Anggota Dprd Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat	Jurnal Konstitusi 2 (1), 8-24, 2009	3
36	Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Sulit Air, Kecamatan X, Koto Diatas, Kabupaten Solok	-	0
37	Design And Layout	-	0
38	Content Material For The Nagari Regulation Based On The Rights Of Origin According To Law 6 Of 2014	Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 273, 0	0
39	Pelatihan Pembentukan Peraturan Nagari Sulit Air, Kecamatan X, Koto Diatas, Kabupaten Solok	-	0
40	Xpkn&kn	-	0
41	Implementasi Pelayanan Publik Di Provinsi Riau Dan Di Provinsi Jakarta Berdasarkan Uu No. 25 Tahun 2009	-	0
42	Preventive Oversight On The Development Of Regional Regulations	Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective, 249, 0	0
43	Alasan Walikota Dki Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung	-	3
44	Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-undang Di Indonesia	Jurnal Konstitusi & Demokrasi 2 (1), 4, 0	0
45	Penerapan Lembaga Constitutional Importance Pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Jurnal Niara 17 (3), 70-76, 2025	0
46	Pendampingan Pembentukan Peraturan Nagari Di Nagari Panampuang Kabupaten Agam	Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian 4 (1), 9-18, 2024	0
47	Kerangka Hukum Aktifasi Warisan Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto Dan Jalur Kereta Api	Puitika 20 (3), 264-275, 2024	0
48	Peraturan Menteri Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan Uud Nri 1945	Rajawali Pers, 2022	3
49	The Importance Of Village Government Law Renewal And Its Implications To Nagari Governance In West Sumatera	Jurnal Dinamika Hukum 16 (3), 280-286, 2016	3
50	Penafsiran Unsur “bertentangan Dengan Kewajiban” Dalam Tindak Pidana Korupsi	Jurnal Yudisial 3 (1), 31-41, 2010	1
51	Presidential Power In The Formation Of Cabinet Posture After The State Ministries Law 2024	South-East Asian Journal of Advanced Law and Governance (SEAJ ALGOV) 1 (2Â …, 0	0
52	Penataan Produk Hukum Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah	Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, 152-53, 0	2

Paten/HKI

#	Kategori	Judul	Pemegang Hak Paten	Tanggal Publikasi	Nomor Publikasi
No results found.

Riwayat Mengajar

#	Semester	Matakuliah	Kelas	SKS	Fakultas	Program Studi
1	Ganjil 2024	Teori Perundang-Undangan	HTN/HAN Reguler Genap 2023	2	HUKUM	Ilmu Hukum
2	Ganjil 2024	Politik Pembangunan Hukum	PSDH Genap 2023	2	HUKUM	Ilmu Hukum
3	Ganjil 2024	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.1	2	HUKUM	Hukum
4	Ganjil 2024	POLITIK HUKUM	3.7	2	HUKUM	Hukum
5	Ganjil 2024	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.8	2	HUKUM	Hukum
6	Ganjil 2024	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
7	Ganjil 2024	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	1.11	3	HUKUM	Hukum
8	Ganjil 2024	Negara Hukum dan Demokrasi	MH HTN/HAN Mandiri Ganjil 2023	2	HUKUM	Ilmu Hukum
9	Ganjil 2024	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.3 (S5) (ENG)	2	HUKUM	Hukum
10	Ganjil 2024	ILMU NEGARA	1.10 (S5)	3	HUKUM	Hukum
11	Ganjil 2024	HUKUM PERS DAN DEMOKRASI	4.2 (P5)	2	HUKUM	Hukum
12	Ganjil 2024	HUKUM PERS DAN DEMOKRASI	4.1 (P5)	2	HUKUM	Hukum
13	Genap 2023	Teori Perundang-Undangan	MIH HTN/HAN Reguler Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
14	Genap 2023	Teori Perundang-Undangan	MIH HTN/HAN Mandiri Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
15	Genap 2023	Politik Pembangunan Hukum	Doktor Ganjil 2023	2	HUKUM	Ilmu Hukum
16	Genap 2023	Perkembangan Teori dan Ilmu Hukum	Doktor Genap 2023	3	HUKUM	Ilmu Hukum
17	Genap 2023	LEMBAGA PERWAKILAN	4.2 (W5)	2	HUKUM	Hukum
18	Genap 2023	LEMBAGA PERWAKILAN	4.1 (W5)	2	HUKUM	Hukum
19	Genap 2023	HUKUM TATA NEGARA ADAT	4.2 (P5)	2	HUKUM	Hukum
20	Genap 2023	HUKUM TATA NEGARA ADAT	4.1 (P5)	2	HUKUM	Hukum
21	Genap 2023	HUKUM TATA NEGARA	1.1 (S5)	3	HUKUM	Hukum
22	Genap 2023	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.3	2	HUKUM	Hukum
23	Genap 2023	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.13	2	HUKUM	Hukum
24	Ganjil 2023	Teori dan Hukum Konstitusi	MIH HTN/HAN Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
25	Ganjil 2023	Politik Pembangunan Hukum	PSDIH FHUA Genap 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
26	Ganjil 2023	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.8	2	HUKUM	Hukum
27	Ganjil 2023	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.1	2	HUKUM	Hukum
28	Ganjil 2023	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	1.13	3	HUKUM	Hukum
29	Ganjil 2023	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W5)	2	HUKUM	Hukum
30	Ganjil 2023	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.2 (S5) (B.ING)	2	HUKUM	Hukum
31	Ganjil 2023	HUKUM PERS DAN DEMOKRASI	4.0 (P5)	2	HUKUM	Hukum
32	Genap 2022	Politik Pembangunan Hukum	PSDIH Reg Ganjil 2022	2	HUKUM	Ilmu Hukum
33	Genap 2022	HUKUM TATA NEGARA ADAT	3.0 (PPK-5)	2	HUKUM	Hukum
34	Genap 2022	HUKUM TATA NEGARA	1.11 (S5)	3	HUKUM	Hukum
35	Genap 2022	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.5 (S5)	2	HUKUM	Hukum
36	Genap 2022	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.4	2	HUKUM	Hukum
37	Ganjil 2022	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W5)	2	HUKUM	Hukum
38	Ganjil 2022	HUKUM PERS DAN DEMOKRASI	4.0 (P5)	2	HUKUM	Hukum
39	Genap 2017	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
40	Genap 2017	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.1 (S5)	2	HUKUM	Hukum
41	Genap 2017	HUKUM TATA NEGARA	1.7 (S5)	3	HUKUM	Hukum
42	Genap 2017	HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.3 (S5)	2	HUKUM	Hukum
43	Ganjil 2017	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.7	2	HUKUM	Hukum
44	Ganjil 2017	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
45	Ganjil 2017	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W5)	2	HUKUM	Hukum
46	Ganjil 2017	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
47	Ganjil 2017	ETIKA PROFESI HUKUM	4.5	2	HUKUM	Hukum
48	Genap 2016	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
49	Genap 2016	HUKUM TATA NEGARA	1.7 (S6)	3	HUKUM	Hukum
50	Genap 2016	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.1	2	HUKUM	Hukum
51	Genap 2016	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	3.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
52	Ganjil 2016	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.7	2	HUKUM	Hukum
53	Ganjil 2016	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
54	Ganjil 2016	LEMBAGA PERWAKILAN	4.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
55	Ganjil 2016	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
56	Ganjil 2016	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5 (S6)	2	HUKUM	Hukum
57	Ganjil 2016	ETIKA PROFESI HUKUM	4.5	2	HUKUM	Hukum
58	Genap 2015	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
59	Genap 2015	HUKUM TATA NEGARA	1.9 (S6)	3	HUKUM	Hukum
60	Genap 2015	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.8	2	HUKUM	Hukum
61	Genap 2015	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	3.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
62	Ganjil 2015	PRAKTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI	3.7	2	HUKUM	Hukum
63	Ganjil 2015	POLITIK HUKUM	3.7 (S6)	2	HUKUM	Hukum
64	Ganjil 2015	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3RM	2	HUKUM	Hukum
65	Ganjil 2015	PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.3	2	HUKUM	Hukum
66	Ganjil 2015	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
67	Ganjil 2015	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
68	Ganjil 2015	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5 (S6)	2	HUKUM	Hukum
69	Ganjil 2015	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
70	Ganjil 2015	ETIKA PROFESI HUKUM	4.6	2	HUKUM	Hukum
71	Genap 2014	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
72	Genap 2014	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
73	Genap 2014	HUKUM TATA NEGARA	1.9(S6)	3	HUKUM	Hukum
74	Genap 2014	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.9	2	HUKUM	Hukum
75	Ganjil 2014	POLITIK HUKUM	3.2RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
76	Ganjil 2014	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
77	Ganjil 2014	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
78	Ganjil 2014	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
79	Ganjil 2014	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
80	Ganjil 2014	ILMU NEGARA	1.5	3	HUKUM	Hukum
81	Ganjil 2014	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
82	Ganjil 2014	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5(S6)	2	HUKUM	Hukum
83	Ganjil 2014	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
84	Ganjil 2014	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2(W6)	2	HUKUM	Hukum
85	Ganjil 2014	ETIKA PROFESI HUKUM	4.6RM	2	HUKUM	Hukum
86	Ganjil 2014	ETIKA PROFESI HUKUM	4.6	2	HUKUM	Hukum
87	Genap 2013	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
88	Genap 2013	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
89	Genap 2013	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.1RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
90	Genap 2013	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
91	Genap 2013	HUKUM TATA NEGARA	1.1(S6)	3	HUKUM	Hukum
92	Genap 2013	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.1RM	2	HUKUM	Hukum
93	Genap 2013	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2.1	2	HUKUM	Hukum
94	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6RM	2	HUKUM	Hukum
95	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
96	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6	2	HUKUM	Hukum
97	Ganjil 2013	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
98	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.6RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
99	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.6(S6)	2	HUKUM	Hukum
100	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.2RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
101	Ganjil 2013	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
102	Ganjil 2013	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
103	Ganjil 2013	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
104	Ganjil 2013	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
105	Ganjil 2013	ILMU NEGARA	1.8	3	HUKUM	Hukum
106	Ganjil 2013	ILMU NEGARA	1.4	3	HUKUM	Hukum
107	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
108	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5(S6)	2	HUKUM	Hukum
109	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1RM (S6)	2	HUKUM	Hukum
110	Ganjil 2013	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
111	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
112	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.2(W6)	2	HUKUM	Hukum
113	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.1RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
114	Ganjil 2013	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.1(W6)	2	HUKUM	Hukum
115	Ganjil 2013	ETIKA PROFESI HUKUM	4.3RM	2	HUKUM	Hukum
116	Ganjil 2013	ETIKA PROFESI HUKUM	4.3	2	HUKUM	Hukum
117	Genap 2012	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
118	Genap 2012	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 (W6)	2	HUKUM	Hukum
119	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7RM	2	HUKUM	Hukum
120	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7	2	HUKUM	Hukum
121	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3RM	2	HUKUM	Hukum
122	Genap 2012	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3	2	HUKUM	Hukum
123	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.8RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
124	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.8 (S6)	3	HUKUM	Hukum
125	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.1RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
126	Genap 2012	HUKUM TATA NEGARA	1.1 (S6)	3	HUKUM	Hukum
127	Ganjil 2012	Pendidikan Kewarganegaraan	HKU 120 TL	3	TEKNIK	Teknik Lingkungan
128	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6RM	2	HUKUM	Hukum
129	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
130	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.6	2	HUKUM	Hukum
131	Ganjil 2012	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
132	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.6RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
133	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.6(S6)	2	HUKUM	Hukum
134	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.2RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
135	Ganjil 2012	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
136	Ganjil 2012	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
137	Ganjil 2012	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
138	Ganjil 2012	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SAJE (A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
139	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.8RM	3	HUKUM	Hukum
140	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.8	3	HUKUM	Hukum
141	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.4RM	3	HUKUM	Hukum
142	Ganjil 2012	ILMU NEGARA	1.4	3	HUKUM	Hukum
143	Ganjil 2012	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
144	Ganjil 2012	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
145	Ganjil 2012	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0RM(W6)	2	HUKUM	Hukum
146	Ganjil 2012	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0(W6)	2	HUKUM	Hukum
147	Genap 2011	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2RM (W6)	2	HUKUM	Hukum
148	Genap 2011	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0RM (W6) Limau Manis	2	HUKUM	Hukum
149	Genap 2011	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0 (W6)	2	HUKUM	Hukum
150	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7RM	2	HUKUM	Hukum
151	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.7	2	HUKUM	Hukum
152	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3RM	2	HUKUM	Hukum
153	Genap 2011	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3	2	HUKUM	Hukum
154	Genap 2011	HUKUM TATA NEGARA	1.8RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
155	Genap 2011	HUKUM TATA NEGARA	1.8 (S6)	3	HUKUM	Hukum
156	Ganjil 2011	Pendidikan Kewarganegaraan	HKU 120 TL	3	TEKNIK	Teknik Lingkungan
157	Ganjil 2011	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
158	Ganjil 2011	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
159	Ganjil 2011	POLITIK HUKUM	3.2RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
160	Ganjil 2011	POLITIK HUKUM	3.2(S6)	2	HUKUM	Hukum
161	Ganjil 2011	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING(B)	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
162	Ganjil 2011	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING(A)	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
163	Ganjil 2011	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SASJE(B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
164	Ganjil 2011	KEWARGANEGARAAN	HKU151-SASJE(A)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
165	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.6RM	2	HUKUM	Hukum
166	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.6	2	HUKUM	Hukum
167	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.2RM	2	HUKUM	Hukum
168	Ganjil 2011	ILMU NEGARA	1.2	2	HUKUM	Hukum
169	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
170	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.5(S6)	2	HUKUM	Hukum
171	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1RM(S6)	2	HUKUM	Hukum
172	Ganjil 2011	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1(S6)	2	HUKUM	Hukum
173	Ganjil 2011	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0RM(W6)	2	HUKUM	Hukum
174	Ganjil 2011	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0(W6)	2	HUKUM	Hukum
175	Genap 2010	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
176	Genap 2010	LEMBAGA PERWAKILAN	3.2 RM (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
177	Genap 2010	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0 (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
178	Genap 2010	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3 RM	2	HUKUM	Hukum
179	Genap 2010	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.3	2	HUKUM	Hukum
180	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.8 RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
181	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.8 (S6)	3	HUKUM	Hukum
182	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.1 RM (S6)	3	HUKUM	Hukum
183	Genap 2010	HUKUM TATA NEGARA	1.1 (S6)	3	HUKUM	Hukum
184	Ganjil 2010	Pendidikan Kewarganegaraan	HKU 130 TL	3	TEKNIK	Teknik Lingkungan
185	Ganjil 2010	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
186	Ganjil 2010	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
187	Ganjil 2010	POLITIK HUKUM	3.2RM	2	HUKUM	Hukum
188	Ganjil 2010	POLITIK HUKUM	3.2	2	HUKUM	Hukum
189	Ganjil 2010	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU151A-SASJE	2	ILMU BUDAYA	Sastra Jepang
190	Ganjil 2010	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASING(B)	2	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
191	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.6RM	2	HUKUM	Hukum
192	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.6	2	HUKUM	Hukum
193	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.2RM	2	HUKUM	Hukum
194	Ganjil 2010	ILMU NEGARA	1.2	2	HUKUM	Hukum
195	Ganjil 2010	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3RM	2	HUKUM	Hukum
196	Ganjil 2010	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.1	2	HUKUM	Hukum
197	Ganjil 2010	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0 RM (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
198	Ganjil 2010	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	4.0 (WPK6)	2	HUKUM	Hukum
199	Genap 2009	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASING(RM)	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
200	Genap 2009	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASING	3	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
201	Genap 2009	PENDIDIKAN PANCASILA	HKU151-SASDA	2	ILMU BUDAYA	Sastra Minangkabau
202	Genap 2009	PEMILU DAN KEPARTAIAN	3.2	2	HUKUM	Hukum
203	Genap 2009	PEMILU DAN KEPARTAIAN	3.0 RM	2	HUKUM	Hukum
204	Genap 2009	LEMBAGA PERWAKILAN	3.1 RM	2	HUKUM	Hukum
205	Genap 2009	LEMBAGA PERWAKILAN	3.0	2	HUKUM	Hukum
206	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	3.0L RM	2	HUKUM	Hukum
207	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.4L	2	HUKUM	Hukum
208	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.4 RM	2	HUKUM	Hukum
209	Genap 2009	KONSEPSI NEGARA HUKUM	2.4	2	HUKUM	Hukum
210	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4L RM	2	HUKUM	Hukum
211	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4L	2	HUKUM	Hukum
212	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4 RM	2	HUKUM	Hukum
213	Genap 2009	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	2.4	2	HUKUM	Hukum
214	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3L RM	3	HUKUM	Hukum
215	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3L	3	HUKUM	Hukum
216	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3 RM	3	HUKUM	Hukum
217	Genap 2009	HUKUM TATA NEGARA	1.3	3	HUKUM	Hukum
218	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2L	2	HUKUM	Hukum
219	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2L	2	HUKUM	Hukum
220	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2	2	HUKUM	Hukum
221	Ganjil 2009	POLITIK HUKUM	3.2	2	HUKUM	Hukum
222	Ganjil 2009	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	HKU101-SASINGRM	2	ILMU BUDAYA	Sastra Inggris
223	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4L	2	HUKUM	Hukum
224	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4L	2	HUKUM	Hukum
225	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4	2	HUKUM	Hukum
226	Ganjil 2009	ILMU NEGARA	1.4	2	HUKUM	Hukum
227	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3L	2	HUKUM	Hukum
228	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3L	2	HUKUM	Hukum
229	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3	2	HUKUM	Hukum
230	Ganjil 2009	HUKUM LEMBAGA NEGARA	2.3	2	HUKUM	Hukum
231	Ganjil 2009	HUKUM HAK AZAZI MANUSIA	2.4L	2	HUKUM	Hukum
232	Ganjil 2009	HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA	2.4	2	HUKUM	Hukum
233	Ganjil 2009	HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA	2.4L	2	HUKUM	Hukum
234	Ganjil 2009	HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA	2.4	2	HUKUM	Hukum
235	Genap 2006	PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF	HKT642	2	HUKUM	Hukum
236	Genap 2006	KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	HKT633	2	HUKUM	Hukum
237	Genap 2006	ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	HKT422	2	HUKUM	Hukum
238	Genap 2006	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	HKT631	2	HUKUM	Hukum
239	Ganjil 2006	SISTEM PERADILAN PIDANA	HKT112	2	HUKUM	Hukum
240	Ganjil 2006	POLITIK HUKUM	HKT523	2	HUKUM	Hukum
241	Ganjil 2006	PANCASILA	HKT111	2	HUKUM	Hukum
242	Ganjil 2006	HUKUM LEMBAGA NEGARA	HKT321	2	HUKUM	Hukum
243	Ganjil 2006	HUKUM HAK AZAZI MANUSIA	HKT315	2	HUKUM	Hukum
244	Ganjil 2005	SISTEM PERADILAN PIDANA	HKT112	2	HUKUM	Hukum
245	Ganjil 2005	PANCASILA	HKT111	2	HUKUM	Hukum
246	Ganjil 2005	HUKUM LEMBAGA NEGARA	HKT321	2	HUKUM	Hukum
247	Ganjil 2004	HAK MENGUJI PERUNDANG-UNDANGAN	HKT3105	2	HUKUM	Hukum
248	Ganjil 2002	PANCASILA	HKT111	2	HUKUM	Hukum